Pemerintah Tekankan Akurasi Data Bantuan Sosial demi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memimpin Rapat Terbatas Menteri bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, pekan lalu.

Rapat tersebut membahas progres pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dalam arahannya, Muhaimin menekankan pentingnya peningkatan akurasi data sosial ekonomi agar seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran.

“Data harus semakin akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu pemutakhiran dan integrasi data harus terus diperkuat hingga level daerah dan desa,” tegasnya.

Ia juga mendorong Kementerian Sosial mempercepat proses graduasi kemiskinan sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 agar masyarakat penerima bantuan dapat naik kelas menuju kemandirian ekonomi.

“Kita ingin bantuan sosial tidak hanya bersifat perlindungan sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan secara rutin untuk mengukur capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara bertahap.

Menurutnya, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik melalui penguatan sistem hingga tingkat desa.

Baca Juga: Indonesia Ekspor Pupuk ke Australia Senilai Rp7 Triliun, Harga Pupuk di dalam Negeri Turun 20 Persen

“Kami bersama BPS terus melakukan pemutakhiran data. Saat ini sudah ada lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi SIKS-NG dengan dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, dan sistem data nasional yang dikelola BPS,” jelasnya.

Saifullah Yusuf juga mengungkapkan bahwa pada penyaluran bantuan sosial Triwulan II tahun 2026 terdapat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum menerima bantuan pada Triwulan I.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 0,78 persen.

Selain menyediakan data kemiskinan, BPS juga melakukan pemutakhiran dan integrasi data sosial ekonomi nasional.

Pada Triwulan II tahun 2026, jumlah data penduduk yang telah teregistrasi dan direkonsiliasi dengan Dukcapil mencapai 289 juta individu.

Amalia menegaskan garis kemiskinan seharusnya dipahami dalam konteks rumah tangga, bukan hanya per kapita individu.

“Garis kemiskinan tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kemiskinan per kapita per bulan, tetapi harus per rumah tangga per bulan karena pengeluaran masyarakat tidak semuanya bisa diukur secara individu,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Baca Juga: Iran Klaim AS Belum Keluarkan Visa untuk Tim Nasional ke Piala Dunia 2026