Pemerintah Bangun 150 Batalyon Teritorial per Tahun, KSAD: Respons Masyarakat Baik

AKURAT.CO Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, menyatakan program pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) terus berjalan sesuai rencana. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten di Indonesia nantinya memiliki satu batalyon teritorial.

Menurut dia, target pembentukan batalyon tersebut sebelumnya sudah dijelaskan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat.

"Jadi itu diharapkan satu kabupaten bisa ada satu batalyon teritorial pembangunan," kata Maruli, usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Pemerintah Target Bangun 750 Batalyon dalam 5 Tahun, Tekan Kriminalitas hingga Hidupkan Siskamling

Dia menjelaskan, setiap tahun pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 150 batalyon. Jumlah itu belum termasuk batalyon dari berbagai kecabangan TNI AD seperti Arhanud, Armed, Zeni, dan satuan lainnya.

"Tiap tahun berarti perhitungannya ada sekitar 150, plus batalyon-batalyon kecabangan; pertahanan udara, Arhanud, Armed, Zeni, dan lain sebagainya," ujarnya.

Sejauh ini program pembangunan batalyon mendapat respons positif dari masyarakat di berbagai daerah. Bahkan menurutnya, banyak pemerintah daerah dan masyarakat mempertanyakan kapan batalyon akan dibangun di wilayah mereka.

"Semua berjalan baik ya, respons masyarakat baik. Hampir di seluruh tempat malah sekarang mereka menanyakan, 'Di kabupaten kami kapan?' gitu," tuturnya.

Meski demikian, Maruli mengakui terdapat beberapa kendala terkait persoalan lahan di sejumlah daerah. Namun, dia memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan setelah dilakukan penjelasan kepada masyarakat.

"Ada satu-dua yang tanah sedikit bermasalah, setelah kita jelaskan, enggak ada masalah," katanya.

Baca Juga: Negara Perluas Kekuatan Militer, 150 Batalyon Baru Dibentuk pada 2025 dan Akan Terus Bertambah

Terkait target pembangunan di Pulau Jawa, Maruli mengatakan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan strategi prioritas TNI AD, termasuk mempertimbangkan wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengaku sejumlah negara di kawasan sempat mempertanyakan rencana Indonesia membentuk 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di berbagai daerah dalam lima tahun.

Menurut dia, penguatan satuan teritorial dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat keamanan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah.