KSAD Pertanyakan Pendanaan Film Pesta Babi: Duitnya Dari Mana?

AKURAT.CO Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, mempertanyakan pendanaan produksi film dokumenter Pesta Babi yang ramai dibincangkan.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu tengah ramai diperbincangkan publik karena mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat, hingga ada aksi pembubaran saat masyarakat mencoba nonton bareng (nobar).

Dia pun menanyakan bagaimana bisa seseorang bisa membuat film tersebut tanpa ada akomodasi atau uang yang mencukupi.

Baca Juga: KSAD: Tak Ada Instruksi Langsung dari Petinggi TNI untuk Bubarkan Nobar 'Pesta Babi'

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Itu coba-coba aja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video terbang sini terbang sana, orang berduit lah," kata Maruli, usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Awak media kemudian bertanya apakah ada pihak yang sengaja mendanai produksi film Pesta Babi. Maruli pun kemudian berseloroh. "Anda yang bilang, 'Emang ada yang mendanai’ loh, bukan saya," tutur dia.

Meski demikian, Maruli tidak memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai siapa yang mendanai film tersebut. Dia hanya tertawa dan langsung meninggalkan awak media.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, menegaskan pembubaran nonton bareng (nobar) film 'Pesta Babi' merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Baca Juga: Link Gratis Nonton Film Dokumenter Pesta Babi, Simak Syarat dan Ketentuannya

Di mana isi film tersebut memang terdapat narasi TNI mengamankan dan ikut membantu proyek food estate yang tengah digarap di Papua Barat. Dia pun menceritakan bahwa program tersebut merupakan cetusan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

"Ya orang mempunyai pendapat ya silakan aja, tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara," kata Maruli kepada wartawan, usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

"Silakan tanya ke yang punya program, kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti," tambahnya.