Pacu Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global, Pemerintah Matangkan Kebijakan Ekspor hingga Perpanjang WFH

AKURAT.CO Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan sejumlah langkah strategis usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Fokus utama pertemuan tersebut membahas kesiapan regulasi teknis yang harus rampung sebelum memasuki bulan Juni.

Hal ini untuk memastikan instrumen kebijakan berjalan efektif di tengah situasi geopolitik yang masih fluktuatif.

"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia," ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Misbakhun: KEM PPKF 2027 Cerminkan Optimisme Ekonomi yang Terukur

Airlangga menekankan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam penguatan kebijakan ini. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga Bank Indonesia untuk menyelaraskan aturan main di lapangan.

"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari permendag, dari BI, maupun dari menteri keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan," katanya.

Pemerintah juga memastikan bahwa para pelaku usaha tidak akan berjalan tanpa panduan. Sosialisasi masif segera dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan para eksportir serta asosiasi industri terkait kebijakan baru tersebut.

"Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam empat. Sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," jelas Airlangga.

Selain persoalan ekspor, rapat tersebut juga menyinggung mitigasi risiko ekonomi akibat konflik internasional yang belum mereda. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan work from home (WFH) demi menjaga produktivitas dan stabilitas konsumsi domestik.

Baca Juga: Herman Khaeron Optimistis Ekonomi RI Tumbuh Positif, Sepakat APBN 2027 Jadi Alat Lindungi Rakyat

"Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," tuturnya.

Terakhir, pemerintah tengah meramu stimulus tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Target utamanya adalah memastikan angka pertumbuhan ke depan tetap berada di jalur positif meski dihantam tekanan eksternal.

"Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," demikian Airlangga.