Wacana WFH untuk Tekan Konsumsi BBM Harus Dikaji Ulang

AKURAT.CO Pemerintah diminta meninjau ulang wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, sebagai upaya menekan konsumsi BBM.

Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna, menyebut target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menilai kebijakan WFH tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi sederhana.

"WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas dari mobilitas kerja menjadi mobilitas nonesensial," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika kebijakan WFH diterapkan mendekati akhir pekan, berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.

"Aturannya bisa berubah tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah. Di sini letak tantangannya," ujar Ateng.

Baca Juga: Jadi Solusi Hemat Energi, Mendagri Yakin WFH Tak Ganggu Pemerintahan

Selain itu, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas perkantoran.

Berkurangnya mobilitas pekerja dinilai dapat menekan pendapatan pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

"Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran," katanya.

Penghematan biaya operasional tidak sepenuhnya hilang, melainkan berpindah ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks efisiensi energi menjadi dipertanyakan.

Karena itu, Ateng menilai kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: WFH Segera Berlaku, Ini Daftar Pekerja yang Wajib Ikut dan yang Tidak

"Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi," ujarnya.

Ateng mendorong pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

"Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan," jelasnya.