PP PMKRI: Kritik terhadap Program MBG Wajar karena Perencanaan Tak Matang

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Putri Sukmaniara, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai kritik yang mengemuka.

Desakan tersebut disampaikan menyusul sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan makanan, hingga dinamika ekonomi dan politik nasional.

Menurut Putri, evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan secara rasional, terukur, dan akuntabel.

“Dalam demokrasi, kebijakan tidak cukup hanya baik menurut presiden, melainkan harus rasional, terukur, dan akuntabel. Publik harus merasa, setidaknya dari naskah akademik kebijakan, bahwa kebijakan itu baik untuk mereka juga,” ujar Putri, Minggu (14/6/2026).

Ia mengakui MBG merupakan program strategis dengan tujuan yang baik.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, termasuk ketidakpastian perencanaan dan anggaran.

Putri menyoroti perubahan pagu anggaran MBG yang dinilai cukup signifikan dalam waktu singkat.

Ia menyebut Kementerian Keuangan telah memangkas anggaran program dari sekitar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi.

Baca Juga: Seskab Teddy: Fakta dan Data Valid, Kepercayaan Dunia Internasional ke Indonesia Meningkat

“Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa program ini lahir dari perencanaan yang belum matang sehingga wajar mendapat kritik untuk perbaikan,” katanya.

Sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN, lanjut Putri, MBG harus memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi.

Ia menilai salah satu persoalan utama adalah belum jelasnya indikator keberhasilan atau Key Performance Indicator (KPI) program tersebut.

“Bayangkan, di tengah kemarahan rakyat akibat melemahnya rupiah, naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok, serta sulitnya mencari pekerjaan, ada satu program yang menyedot anggaran sangat besar,” ujarnya.

Menurut Putri, ketidakjelasan indikator keberhasilan membuat proses evaluasi program menjadi sulit dilakukan secara objektif.

“Saat ini, kita bahkan belum tahu di titik mana MBG dapat dikatakan berhasil. Apa yang mau kita harapkan dari program yang belum jelas indikator keberhasilannya?” katanya.

Meski demikian, Putri menegaskan evaluasi tidak dimaksudkan untuk melemahkan program, melainkan memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Ia juga menilai evaluasi merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kritik dan masukan publik guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Tanpa evaluasi yang serius, program ini rentan merosot menjadi ladang penyelewengan anggaran,” pungkasnya.