Pemerintah dan DPR Petakan Perusahaan Berpotensi PHK, Koordinasi Cari Langkah Mitigasi

AKURAT.CO Pemerintah bersama DPR RI, serikat pekerja, dan sejumlah elemen buruh berkoordinasi untuk mencari solusi agar tak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan koordinasi lintas lembaga tersebut akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan langkah antisipasi terhadap potensi PHK dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Jadi, nanti Satgas Mitigasi PHK, pemerintah, dan DPR akan rutin bertemu untuk berkoordinasi," kata Dasco, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Baca Juga: Volkswagen Siapkan PHK Hingga 100.000 Karyawan, Empat Pabrik di Jerman Terancam Ditutup

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK, Prasetyo Hadi, menjelaskan rapat koordinasi dilakukan untuk memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, sekaligus mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan.

"Berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” ujar Prasetyo.

Rapat juga membahas sejumlah kasus PHK yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, namun hingga kini masih menyisakan persoalan terkait kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.

Pemerintah juga mulai mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, sebagai langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

Menurutnya, penyebab PHK di setiap perusahaan tidak selalu sama. Selain faktor produksi dan ketersediaan bahan baku, terdapat pula persoalan internal perusahaan yang dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Karena itu, Prasetyo menekankan komitmen pemerintah dalam menangani setiap potensi PHK secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR, serikat pekerja, dan aparat terkait.

Baca Juga: Pemerintah Cari Solusi Cegah PHK Massal, Gas Industri dan RKAB Jadi Prioritas

"Tapi, apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ucapnya.

Pemerintah bersama seluruh pihak terkait akan memantau intensif serta memperkuat pertukaran informasi guna mencegah terjadinya gelombang PHK yang dapat berdampak pada pekerja dan perekonomian.

"Kita bersama-sama melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK," tegasnya.