Pembangunan Universitas Republik Indonesia Masih Cek Lahan

AKURAT.CO Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah masih melakukan pengecekan lokasi lahan untuk pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI).

Meski demikian, dia belum mengungkapkan lokasi maupun target dimulainya pembangunan kampus tersebut. Dia hanya memastikan proses persiapan masih berjalan.

Tak hanya itu, dia juga belum menyampaikan rincian terkait lokasi, skema pembangunan, maupun jadwal pelaksanaan proyek universitas tersebut.

Baca Juga: Profil Donny Ermawan, Wamenhan yang Kini Ditunjuk Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia

"Ditunggu pembangunannya, masih dicek lahannya," kata Prasetyo, usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Usai dilantik, Donny menegaskan pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencetak pemimpin masa depan.

Baca Juga: Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia

"Bapak Presiden sangat concern terhadap pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan. Karena itu, beliau ingin memperkuat pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga pendidikan pemerintahan," kata Donny di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Donny menjelaskan peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui integrasi berbagai program dan lembaga pendidikan yang telah ada. Upaya tersebut mencakup pengembangan Sekolah Unggulan Garuda, pendirian Universitas Republik Indonesia, serta pengintegrasian Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Saat ini ada Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru maupun hasil transformasi. Kemudian akan dibentuk 10 Universitas Republik Indonesia. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara juga akan diintegrasikan. Semua ini untuk menyiapkan sumber daya manusia, baik bagi pemerintahan maupun BUMN," ujarnya.