DPD Batasi Pemutaran Lagu di Sidang Tahunan 2026, Hindari Suasana seperti Hiburan

AKURAT.CO DPD RI telah menyiapkan sejumlah langkah utnuk menjaga pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR- DPD RI 2026 berjalan tertib dan khidmat. Salah satunya pembatasan lagu yang akan dibawakan dalam acara.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengatakan langkah ini agar tidak terjadi seperti sidang tahun lalu. Di mana pemutaran lagu membuat suasana sidang menyerupai hiburan.

"Iya sama sih, kita kan satu rumpun ya. MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Sebagai anggota parlemen, sebagai anggota perwakilan masyarakat, sudah seyogyanya memang kita menjaga etika dan sikap itu," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Puan Pastikan Anggota DPR Lebih Jaga Sikap di Sidang Tahunan MPR

"Tapi di luar memang secara pribadi memang kita harus menjaga itu, memang sidang bersama ini juga kita sudah batasi, tidak akan ada lagi nanti hal-hal seperti lagu-lagu yang akan memancing suasana menjadi seperti ada hiburan seperti itu ya," tambahnya.

Dia berharap, sidang yang akan digelar besok, Jumat (14/8/2026) bisa berlangsung secara tertib, aman, dan lancar. Selain itu, agenda sidang besok juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI ke- 81.

Baca Juga: DPD Pastikan Persiapan Sidang Bersama 14 Agustus Rampung, Gladi Bersih Digelar Besok

"Jadi kita harapkan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama ini betul-betul berjalan dengan khidmat, berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena ini bagian dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi meskipun gegap gempita tetapi khidmat," ucapnya.

Terkait persiapan, pihaknya memastikan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama sudah memasuki tahap akhir. Panitia gabungan telah melaksanakan berbagai proses seperti gladi pertama, kedua, gladi kotor, hingga gladi bersih.

Selain itu, seluruh rangkaian acara juga telah disesuaikan dengan rundown yang telah disiapkan. "Jadi persiapannya sudah 90 persen lebih lah, sudah dibilang rampung karena sudah juga melibatkan semua stakeholder terkait ya, dari pihak Sekretariat Negara, pihak Istana juga, pihak Paspampres," tuturnya.