DPR Minta Anggaran Kementerian PPPA Dipertajam untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

AKURAT.CO Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mempertajam kebutuhan paling mendesak agar tambahan anggaran dapat diperjuangkan secara lebih terarah dalam pembahasan RAPBN 2027.

Hetifah menyoroti ketimpangan antara besarnya mandat Kemen PPPA dan dukungan anggaran yang tersedia.

Dengan jumlah 142,3 juta perempuan dan 88,81 juta anak yang perlu diberdayakan dan dilindungi, pagu anggaran Kemen PPPA untuk 2027 hanya sebesar Rp207,25 miliar.

Setelah memperoleh tambahan Rp20 miliar, masih terdapat kebutuhan sekitar Rp372,49 miliar yang belum terakomodasi.

“Mandat Kemen PPPA sangat besar, sementara dukungan anggarannya sangat terbatas. Kalau kesejahteraan perempuan dan anak memang menjadi prioritas negara, keberpihakan itu juga harus tercermin dalam politik anggaran,” kata Hetifah, dikutip Kamis (3/9/2026).

Menurut Hetifah, keterbatasan fiskal memang mengharuskan pemerintah menentukan prioritas.

Sejumlah program dinilainya membutuhkan perhatian khusus, salah satunya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera yang masih membutuhkan sekitar Rp26 miliar.

Selain itu, penguatan Sistem Nasional Pemantauan Hak Perempuan dan Anak (SNPHAR) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) juga perlu diperhatikan sebagai basis data dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Hetifah juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk mencegah kekerasan terhadap anak di ruang digital.

Menurutnya, dari kebutuhan tambahan sekitar Rp88 miliar, anggaran yang tersedia baru memenuhi sekitar 3 persen.

“Ancaman terhadap anak di ruang digital berkembang cepat. Negara tidak boleh terlambat membangun sistem pencegahan dan perlindungannya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran pemerintah pusat tidak berdampak pada lemahnya layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Saat ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebesar Rp118 miliar baru mencakup 305 daerah.

Sementara itu, Kemen PPPA mengusulkan tambahan anggaran agar cakupan program dapat diperluas menjadi 444 daerah.

Baca Juga: Bagaimana Cara Memilih Pelembap untuk Kulit Kering? Ini Panduannya