Pemerintah Dorong Percepatan Penanganan Pascakonflik Jayawijaya-Lanny Jaya Lewat Satu Data

AKURAT.CO Pemerintah mendorong percepatan penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, melalui rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis satu data yang valid dan terverifikasi.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, menyatakan pemulihan pascakonflik perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahap pemulihan, BNPB menjadi leading sector dengan dukungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait.

Menurutnya, percepatan pemulihan pascakonflik di Jayawijaya dan Lanny Jaya memerlukan langkah yang konkret, terpadu, dan terukur dengan didukung satu data yang valid serta pembagian peran yang jelas.

Baca Juga: Buntut Penembakan 3 ASN, Tito Minta TNI-Polri Perkuat Pengamanan Masyarakat di Jayawijaya

"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya menyangkut pemulihan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, rekonsiliasi, penerimaan masyarakat, serta pencegahan konflik berulang agar proses pemulihan dapat berjalan berkelanjutan," kata Heri dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/9/2026).

Berdasarkan pemutakhiran data Pemerintah Kabupaten Jayawijaya per 17 September 2026, tercatat 333 unit rumah terdampak. Sebanyak 246 penerima manfaat berasal dari Kabupaten Jayawijaya, sedangkan lainnya merupakan masyarakat asal Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Nduga yang berada di wilayah terdampak.

Pendataan dilakukan secara by name by address, dilengkapi identitas, lokasi, titik koordinat, serta dokumentasi rumah terdampak. Dari 246 penerima manfaat asal Kabupaten Jayawijaya, sebanyak 133 orang telah memiliki dokumen kependudukan. Sementara dokumen 113 orang lainnya dilaporkan terdampak atau terbakar.

"Pemutakhiran data dan penyelesaian administrasi kependudukan karena itu perlu dilakukan bersamaan dengan proses verifikasi. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan diberikan secara tepat orang, tepat jumlahdan tepat sasaran," jelasnya.

Baca Juga: Tiga ASN Tewas di Jayawijaya, Kementerian HAM Soroti Narasi soal Agen Intelijen

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam mendorong BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi percepatan pemulihan pascakonflik.

Rencana tersebut mencakup prioritas penanganan, pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan serta sumber pembiayaan, distribusi material, dukungan pengamanan, target waktu, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dilaksanakan berdasarkan data yang valid dan kebutuhan yang telah terverifikasi. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan, kebutuhan pembiayaan, dukungan kementerian/lembaga, serta skema distribusi material secara lebih tepat.