Muslim Mazhab Netanyahu: Menguji Konsistensi Sikap Salafi-Wahabi dalam Perang Iran vs AS–Israel

AKURAT.CO Perang antara Iran vs AS Israel menjadi perhatian dunia. Bukan hanya tentang geopolitiknya, tetapi juga bagaimana umat muslim mendukung salah satu negara yang berkonflik. Perang yang masih belum terang kapan endingnya ini juga memicu eskalasi di negara-negara lain.

Secara historis, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel merupakan benturan geopolitik yang memiliki akar sejarah panjang dalam dinamika politik global dan dunia Islam. Kudeta 1953 terhadap pemerintahan Mohammad Mossadegh di Iran, Revolusi Islam 1979, berdirinya negara Israel, rangkaian sanksi ekonomi, blokade, serta intervensi militer di berbagai kawasan Timur Tengah membentuk lanskap konflik yang kompleks.

Perang Iran vs AS-Israel yang masih alot dalam negosiasi ini pada dasarnya menyangkut relasi kuasa, hegemoni global, dan perebutan pengaruh strategis di kawasan yang sarat kepentingan energi dan keamanan.

Namun dalam sebagian diskursus publik Islam, khususnya pada kalangan Salafi-Wahabi garis keras, konflik tersebut sering kali direduksi menjadi persoalan mazhab.

Narasi yang berkembang tidak lagi berfokus pada dimensi kolonialisme, pelanggaran hak asasi manusia, atau agresi militer, melainkan dialihkan menjadi isu identitas teologis: Iran diposisikan semata sebagai representasi Syiah yang dianggap menyimpang. Pergeseran ini memindahkan pusat perdebatan dari problem keadilan politik menuju polemik internal umat.

Akibatnya, energi intelektual dan emosional umat lebih banyak tercurah pada perdebatan tentang siapa yang lebih benar secara teologis, bukan pada siapa yang lebih nyata melakukan kezaliman. Dalam situasi seperti ini, tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina, Iran, atau korban konflik di kawasan lain sering kali tenggelam di balik perdebatan sektarian. Konflik geopolitik yang seharusnya dianalisis dengan kerangka hubungan internasional justru disederhanakan menjadi konflik akidah recehan.

Baca Juga: Pengamat Ragukan AS Lakukan Perang Darat ke Iran: Wilayahnya Dikelilingi Pegunungan

Fenomena ini tak berlebihan jika disebut sebagai kemunculan “Muslim Mazhab Netanyahu”, yakni sikap sebagian kalangan Muslim yang secara retoris menolak Israel, tetapi secara naratif justru menguatkan agenda yang selaras dengan kepentingan Israel dengan cara menjadikan Iran dan Syiah sebagai musuh utama. Istilah ini bukan kategori teologis, melainkan kritik terhadap pola pikir yang dinilai tidak proporsional dalam membaca prioritas keadilan global.

Ketika Teologi Mengalahkan Solidaritas Politik

Teologi dalam Islam pada dasarnya bertujuan menegakkan tauhid dan keadilan. Akan tetapi, dalam praktik tertentu, ia dapat tereduksi menjadi alat identifikasi kelompok yang eksklusif. Dalam diskursus media sosial, muncul kecenderungan untuk menegaskan bahwa ancaman terbesar bagi umat bukanlah kolonialisme atau agresi militer, melainkan penyebaran mazhab yang dianggap menyimpang.

Padahal secara politik, konfigurasi kawasan menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Iran bersama sejumlah aktor non-negara seperti Hizbullah Lebanon dan Houthi Yaman menempatkan diri sebagai penolak normalisasi hubungan dengan Israel dengan kekejiannya terhadap rakyat Palestina dan Muslim dunia.

Di sisi lain, beberapa negara Arab Sunni seperti Saudia Arabia justru memilih jalur diplomatik dan kerja sama strategis dengan Israel dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing. Fakta ini menunjukkan bahwa garis pembelahan tidak sepenuhnya identik dengan batas mazhab.

Ketidakseimbangan respons inilah yang memunculkan kritik terhadap konsistensi sikap. Ketika tuduhan bid’ah dan penyimpangan dilontarkan secara keras kepada kelompok Syiah, tetapi kecaman terhadap agresi militer Israel disampaikan secara lunak atau normatif, muncul kesan adanya standar ganda. Solidaritas politik terhadap korban konflik menjadi kalah oleh kecemasan terhadap kemurnian identitas mazhab.

Dalam perspektif etika politik Islam, prioritas mestinya diberikan pada penolakan terhadap kezaliman nyata yang menimbulkan korban jiwa dan penderitaan massal. Perbedaan mazhab, sejauh berada dalam lingkup Islam, secara historis diperlakukan sebagai wilayah khilafiyah. Jika perbedaan tersebut justru menghalangi solidaritas terhadap korban ketidakadilan, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan krisis prioritas moral.