Menemukan "Yang Tak Terlihat" dalam Ekosistem Pariwisata Lokal

ADA sebuah narasi provokatif dalam literatur pembangunan yang hingga kini masih sangat relevan untuk mengusik kesadaran kita. Robert Chambers, dalam karyanya yang monumental, memperkenalkan pendekatan "Putting the Last First" (Chambers, 2011) meletakkan mereka yang terpinggirkan di urutan terdepan.

Begitu diperkenalkan, pendekatan ini menjadi sebuah gebrakan yang bukan sekadar retorika populis, melainkan sebuah kritik epistemologis terhadap "penyimpulan serampangan" yang sering terjadi dalam praktik pembangunan di pedesaan.

Selama ini, kita, baik sebagai orang luar maupun orang dalam pedesaan, menyaksikan sebuah paradoks berulang. Di mana pembangunan sering kali salah arah (misguided) dan salah kaprah.

Baca Juga: Membayangkan Pariwisata Yang Bebas Sampah

Pembangunan, alih-alih menyasar mereka yang paling membutuhkan, intervensi pembangunan justru kerap "jatuh cinta" pada kelompok yang memiliki akses dan kedekatan dengan agen pembangunan.

Chambers menyebutnya sebagai “dosa pembangunan”, yang di antaranya adalah subyek sasaran lebih diarahkan kepada mereka yang ramah dengan agensi pembangunan ketimbang yang malu-malu atau yang kritis.

Akibatnya, terjadi apa yang bisa disebuat sebagai kanibalisme relasi.

Praktik ini terjadi dalam bentuk manfaat pembangunan hanya berputar di lingkaran elit lokal yang pandai berjejaring, bisa saling memahami dan memaklumi, dan sebagainya. Sementara kelompok rentan, “tertutup” di belakang, tetap menjadi penonton dalam deru pembangunan di tanah kelahirannya sendiri.

Pariwisata di Antara Harapan dan Realitas

Jika kita perluas, kritik Chambers ini menemukan urgensinya ketika kita memotret obsesi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata lokal. Data menunjukkan bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,1% terhadap PDB nasional pada 2023.

Namun pertanyaannya: pariwisata yang mana dan untuk siapa?

Kita sering terkecoh oleh angka kunjungan tanpa membedah siapa aktor di balik layar. Sebab bisa jadi bahwa angka agregat meningkat, namun dampak nyata kepada pelaku lokal justru minim atau malah tidak ada.

Mari kita berkaca pada fenomena di Yogyakarta atau Bali. Banyak destinasi tumbuh secara organik lewat kolaborasi swasta dan masyarakat tanpa campur tangan negara (c.q: pemerintah). Entitas ini jika dilihat dari perspektif kelembagaan secara mandiri, ini adalah kabar baik.

Namun, dalam visi penguatan ekosistem, absennya negara justru menyimpan bom waktu. Tanpa kehadiran negara sebagai fasilitator dan regulator, pariwisata akan terseret ke dalam lubang kapitalisme barbar.

Kerentanan di Balik Gemerlap Destinasi

Industri pariwisata memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) yang jauh lebih tinggi dibanding industri ekstraktif lainnya. Mengapa? Karena di dalam sistem industri pariwisata yang dikelola sepenuhnya oleh swasta/ negara, bertumpu kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, hingga spiritualitas.