Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat: Menjawab Gejala, Melupakan Akar Masalah

SAAT INI pemerintah tengah menggulirkan program afirmatif pendidikan yaitu Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Sekolah Garuda merupakan SMA khusus yang dirancang pemerintah melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, untuk mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan kurikulum pengayaan dan pembinaan kepemimpinan.

Sedangkan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan model pendidikan gratis berbasis asrama yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 120 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Kehadiran Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran terhadap perbaikan pendidikan di Tanah Air. Ada niat baik untuk membuka akses bagi kelompok miskin dan menghadirkan sekolah unggulan gratis. Akan tetapi, niat baik saja tidak cukup jika kebijakan tidak menyentuh akar masalah pendidikan nasional.

Perlu dicermati bersama bahwa keberadaan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan pendidikan baru, apakah menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada atau terkesan meninggalkan masalah pendidikan yang selama ini terjadi? Karena menyelesaikan persoalan dengan membuat program baru tapi dengan meninggalkan permasalahan yang ada tentunya bukan menjadi cerminan kebijakan yang baik. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan sebagian anak bangsa.

Bisa dipahami ketika Presiden Prabowo lebih memilih membuat konsep pendidikan baru dibandingkan memperbaiki konsep dan sistem pendidikan yang sudah berjalan, sebab program baru akan lebih mudah dieksekusi karena hanya membutuhkan anggaran dan SDM yang diperlukan serta bersifat identik dan melekat menjadi legacy pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ibarat membangun sebuah rumah baru dari rumah yang sudah ada membutuhkan tenaga, konsep, rancangan dan anggaran yang lebih kompleks, dibandingkan membangun rumah baru di lahan kosong yang masih tersedia. Presiden dapat mencurahkan semua keinginan dan pemikirannya dalam konsep dan pelaksanaan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.

Akan tetapi kebijakan ini dapat membuat masalah baru di kemudian hari karena dirumuskan tidak dari upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, namun lebih didasarkan atas pemikiran atas idealisme dunia pendidikan.

Sekolah Rakyat yang keberadaannya di bawah Kementerian Sosial akan menambah rumit birokrasi pendidikan di Indonesia yang sudah ada saat ini. Perbedaan fasilitas, kesejahteraan guru antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini, ditambah dengan Sekolah Rakyat yang keberadaanya di bawah koordinasi Kementerian Sosial akan mempersulit perhatian pemerintah dan administrasi birokrasi pendidikan itu sendiri.

Sekolah Rakyat yang merupakan konsep baru tentunya masih dalam tahap menata, masih ada keterbatasan dalam hal fasilitas ataupun sumber dayanya seperti tenaga pengajar maupun tenaga administratif. Tentunya kondisi ini membuat Sekolah Rakyat membutuhkan waktu untuk bisa berjalan establish.

Kebijakan baru biasanya membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun sampai dengan bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu, sejauh mana konsep sekolah rakyat ini bisa menjangkau masyarakat miskin, berapa kapasitas sekolah gratis untuk masyarakat miskin ini? Apakah kuotanya bisa menjangkau jumlah keseluruhan anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin.

Sedangkan Sekolah Garuda dengan konsep sekolah unggulan gratis bukanlah konsep baru, bahkan konsep sekolah unggulan dan nonunggulan pernah dikritisi sebelumnya karena memperlebar perbedaan kualitas siswa lulusan sekolah tersebut. Saat ini, sudah banyak sekolah-sekolah dengan konsep unggulan, baik di tingkat dasar, menengah maupun sekolah menengah atas yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Satu sisi, keberadaan Sekolah Garuda menambah jumlah sekolah unggulan yang ada, ditambah dengan biaya gratis tentunya sangat membantu untuk siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi ke bawah. Akan tetapi keberadaan sekolah unggulan hanya memunculkan diskriminasi atau memperlebar jarak antara siswa berprestasi dengan siswa yang tidak berprestasi.

Pemerintah seharusnya lebih fokus memikirkan siswa-siswa dengan pengetahuan standar untuk bisa di-upgrade dengan sistem dan tenaga pendidik yang berkualitas. Sehingga seluruh siswa lulusan sekolah di Indonesia memiliki standar yang baik. Selama ini yang terjadi, siswa yang minim berprestasi diterima disekolah-sekolah dengan standar fasilitas dan tenaga pendidik yang pas-pasan, sehingga yang terjadi ketika siswa terebut lulus, tidak memiliki pengetahuan dan daya pikir yang sistemik. Tantangan sekolah yang memiliki konsep yang baik adalah menghasilkan lulusan siswa berprestasi walaupun kualitas inputnya beragam.

Masalah pendidikan di Indonesia saat ini terkait dengan jumlah sekolah yang tidak mencukupi daya tampungnya, fasilitas penunjang yang minim, kesenjangan jumlah sekolah dan fasilitasnya antara Jawa dengan luar Jawa, jumlah dan kualitas guru serta kesejahteraan guru yang suram menjadikan dunia pendidikan kita tertinggal dibandingkan pendidikan negara lain, termasuk untuk kawasan Asia Tenggara sekalipun.

Kebijakan pendidikan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendirikan konsep sekolah baru, berupa Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, tidak memiliki relevansi dan tidak mencoba untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang sudah ada saat ini.

Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat seperti kebijakan yang tidak diputuskan melalui perumusan kebijakan yang baik. Tidak mencoba menyelesaikan permasalahan pendidikan yang sudah ada, namun melakukan hal baru dalam upaya perbaikan kondisi pendidikan anak-anak bangsa.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih bijak dengan mengetahui akar permasalahan pendidikan yang ada saat ini, identifikasi masalah harus dilakukan secara benar, sehingga kebijakan baru yang diputuskan dapat menjadi solusi atas permasalahan sebelumnya. Keberhasilan mencapai target yang ditentukan membutuhkan kebijakan yang berkesinambungan, ada tahapan yang jelas bagaimana tujuan tersebut bisa dicapai.

Santi Sari Dewi

(Praktisi dan Pengamat Pendidikan, Mahasiswa Doktoral Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia)