Wajib Belajar 13 Tahun Siap Diluncurkan, Lestari Moerdijat Ingatkan Pemerintah Perkuat Infrastruktur

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun yang akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak bangsa, dari kota hingga pelosok desa.

“Program Wajib Belajar 13 Tahun harus dipersiapkan secara matang. Pemerintah pusat dan daerah wajib berkolaborasi, karena ini bukan pekerjaan ringan,” kata Lestari dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/4/2025).

Program ini disebut sebagai salah satu proyek super prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Namun, sejumlah persoalan mendasar masih mengganjal.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), saat ini masih terdapat 27.650 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah yang belum memiliki akses internet, sementara 3.323 sekolah belum teraliri listrik.

Baca Juga: Ibas Tegaskan RUU TNI Harus Jaga Supremasi Sipil, Bukan Kembali ke Dwifungsi

Tak hanya itu, 302 kecamatan di Indonesia belum memiliki SMP/MTs, dan 727 kecamatan belum memiliki SMA/SMK/MA. Bahkan lebih dari 18.000 desa belum memiliki akses ke pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Ini masalah serius. Pemerintah harus segera mengatasi ketimpangan akses pendidikan sebelum bicara perluasan wajib belajar,” tegas Rerie—sapaan akrab Lestari.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II ini juga mendorong pemerintah daerah agar tak pasif menunggu, melainkan aktif menerjemahkan program ini ke dalam kebijakan nyata yang mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Menurutnya, Wajib Belajar 13 Tahun hanya akan efektif jika ditopang kesiapan infrastruktur dasar pendidikan, mulai dari listrik, internet, hingga ketersediaan lembaga pendidikan di seluruh pelosok.

“Komitmen pemerintah untuk membangun SDM unggul melalui pendidikan sejak usia dini harus dikawal dan direalisasikan segera. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujar politisi Partai NasDem itu.

Rerie juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi daya saing generasi mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan program wajib belajar harus disertai strategi konkret dan dukungan anggaran yang memadai.

“Jangan sampai program ini hanya berhenti di atas kertas. Kita ingin hasilnya nyata: anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapat hak pendidikan yang sama,” pungkasnya.

Baca Juga: MotoGP Qatar: Jorge Martin Siap Comeback di Lusail Akhir Pekan Ini, Tunggu Cek Medis