Persaingan Sehat PTN dan PTS Jadi Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Indonesia

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendorong terciptanya persaingan sehat antara perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) melalui peningkatan mutu pendidikan.

Ia menegaskan, PTS tidak boleh lagi dipandang sebagai pilihan kedua dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Menurutnya, baik PTN maupun PTS memiliki peran yang sama penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Karena itu, paradigma yang menempatkan PTS sebagai alternatif sekunder perlu diubah.

“Saya berharap PTS bukan lagi second choice. Harus ada kesetaraan dan persaingan yang sehat antara PTN dan PTS,” ujar Kurniasih, dikutip dari Parlementaria di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, kualitas menjadi faktor utama dalam menentukan daya saing suatu perguruan tinggi. PTS yang mampu meningkatkan mutu diyakini dapat bersaing, bahkan melampaui PTN tertentu.

“Kuncinya adalah peningkatan mutu. Kalau PTS bisa meningkatkan kualitasnya, saya yakin bisa menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya semangat fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan.

Baca Juga: Penetapan Tersangka Longsor Bantargebang Jadi Sorotan, Pengamat: Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih

Dalam konteks pendidikan tinggi, hal ini diartikan sebagai kompetisi untuk meningkatkan kualitas akademik, layanan, serta reputasi institusi.

Menurut Kurniasih, persaingan yang sehat tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, tetapi juga mendorong daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.

“Kita ingin perguruan tinggi kita, baik negeri maupun swasta, mampu bersaing secara global, bukan hanya di dalam negeri,” tegas politisi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tersebut.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi mahasiswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia memastikan Komisi X DPR RI terus mendorong kebijakan yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok tersebut.

“Kita juga memperhatikan anak-anak di daerah 3T agar mendapatkan hak pendidikan yang sama,” tambahnya.

Saat ini, Komisi X DPR RI masih melakukan pembahasan melalui Panitia Kerja Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) dengan menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan di berbagai daerah.

Kurniasih berharap, hasil pembahasan tersebut dapat melahirkan kebijakan pendidikan tinggi yang tidak hanya adil dari sisi akses, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas dan daya saing seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Kita ingin sistem pendidikan tinggi yang adil, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan global,” pungkasnya.