Hasto Kristiyanto Luruskan Pernyataan Todung Mulya Soal Setop Bansos di Masa Pemilu

AKURAT.CO Beberapa waktu lalu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menggaungkan soal penyetopan program Bantuan Sosial (Bansos) selama masa Pemilu. Hal itu demi menghindari pemanfaatan bansos untuk kampanye pihak tertentu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, meluruskan pernyataan tersebut. Karena dalam kesempatan yang sama, Hasto menguatkan sikap bahwa PDIP dengan tegas bansos tidak boleh dipolitisasi.

“Tidak ada perbedaan, jadi, pak Todung Mulya Lubis dengan kepakarannya di bidang hukum dan politik Advokasi itu mungkin agar difokuskan jadi lebih tepat sasaran dan jangan dilakukan politisasi, karena itu tugas negara,” kata Hasto, dalam konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga: Deretan 20 Drama yang pernah Dibintangi Lee Se Young, Aktris Muda Berbakat Asal Korea Selatan

Terlebih kata Hasto, segala pemberian dari pemerintah saat ini dikaitkan dengan alat peraga kampanye, padahal itulah yang disebut money politic.

“Apa lagi kemudian, bahkan semuanya itu dikaitkan dengan bansos, membagikan Rp 100 ribu pun dikaitkan dengan alat peraga kampanye, padahal itu nyata-nyata money politik sebagai kejahatan demokrasi,” ucapnya.

Maka dari itu, Hasto menegaskan, fokus pernyataan Todung adalah aspek hukum dari keadilan dan kejujuran demi terselenggaranya pemilu dengan baik.

Baca Juga: Tinggalkan Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam Gabung Liga 1 Korea

“Jadi, fokus bang Todung Mulya Lubis adalah pada aspek-aspek hukum agar fairness dan kejujuran, integritas, dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Hasto.

Sebelumnya, Todung menggaungkan hal tersebut ketika konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk dari masyarakat.