Mahfud MD Wanti-wanti Pemerintah Jangan Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Politik

AKURAT.CO Jelang pesta Pemilu 2024, Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta kementerian dan lembaga di Indonesia untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran negara.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Entery Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I di Gedung BPK RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

“Saya berpesan agar masing-masing kementerian lembaga tetap benar-benar mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan percencanaannya,” kata Mahfud dalam sambutannya.

Mahfud mewanti-wanti kementerian dan lembaga agar tidak ada penyalahgunaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik dalam rangka memenangkan calon penyelenggara negara di Pemilu 2024.

Baca Juga: Apple Geser Posisi Samsung sebagai Produsen Ponsel Terbesar Dunia

Termasuk juga mengawasi dirinya yang juga menjadi peserta dalam Pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 mendampingi calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

“Jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik, memperjuangkan calon-calon pimpinan nasional maupun calon-calon anggota legislatif,” imbuhnya.

Selain itu, Mahfud juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menjalankan tugasnya seperti biasa jelang Pemilu. Mahfud menekankan birokrasi tidak boleh terganggu karena pesta demokrasi tersebut.

“Masalah politik itu masalah keharusan, ada jadwal konstitusionalnya, dan harus dilewati. Jangan sampai setiap ada kontestasi politik lalu birokrasi menjadi terganggu,” tuturnya.

Baca Juga: Istimewa! Suwon FC Bakal Latihan di Bali untuk Sambut Pratama Arhan usai Piala Asia

Mahfud pun berpesan kepada pegawai kementerian dan lembaga untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Sehingga penyelenggaraan negara benar-benar bisa dijalankan dengan baik.

"Selanjutnya juga agar dijaga netralitas para pegawai kita agar terus bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh undang-undang,” pungkasnya.

Dalam Entery Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, hadir sejumlah lembaga seperti BPK, BMKG, SAR Nasional, BNN, Bakamla, BSSN, BNPT, Komnas HAM, hingga Wantannas.