Akurat
Pemprov Sumsel

Apa Itu Politik Gentong Babi yang Disinggung di Film Dokumenter Dirty Vote, Ini Penjelasannya

Iwan Gunawan | 12 Februari 2024, 12:21 WIB
Apa Itu Politik Gentong Babi yang Disinggung di Film Dokumenter Dirty Vote, Ini Penjelasannya

 

AKURAT.CO Film dokumenter Dirty Vote tengah ramai jadi perbincangan di media sosial setelah diunggah di YouTube pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu), Minggu (11/2/2024). Film dokumenter ini mengungkapkan fakta tentang dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Dalam film Dirty Vote, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyinggung tentang politik gentong babi. Dirinya memaparkan bahwa praktik gentong babi ini tanpa sadar sedang terjadi di Indonesia.

Sebelum film Dirty Vote rilis, istilah politik gentong babi sudah ramai diserukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Hal ini dapat dilihat melalui pemasangan spanduk di Patung Kuda Gambir Jakarta pada Kamis, 8 Februari 2024.

Baca Juga: Film Dirty Vote Diproduksi dari Dana Sumbangan, Inilah 20 Lembaga yang Berkontribusi di Dalamnya

Lantas, apa arti politik gentong babi yang disinggung oleh ahli hukum tata negara di film dokumenter Dirty Vote?

Melansir dari berbagai sumber, Politik gentong babi mengacu pada praktik legislatif dengan menyelipkan pendanaan untuk proyek lokal ke dalam anggaran yang lebih luas meskipun proyek tersebut mungkin tidak ada hubungannya dengan rancangan undang-undang yang lebih besar. Kerap kali, pendanaan ini hanya menguntungkan salah satu pihak untuk melanggengkan dukungan politik.

Dalam politik modern, pembuatan barel dan peruntukan daging babi bisa saja dianggap sama. Namun, di sisi lain ada yang berpendapat bahwa politik gentong babi hanya sebuah bentuk advokasi yang dibenarkan oleh legislator terhadap konstituennya.

Politik gentong babi banyak dikritik karena sejumlah alasan. Sebagian orang beranggapan hal ini dapat mengakibatkan kekhawatiran karena dinilai pemborosan belanja negara.

Proyek gentong babi dapat memakan biaya mahal untuk mendanai masyarakat luas, tetapi hanya menguntungkan salah satu kelompok saja. Pejabat terpilih juga dapat dianggap tidak etis apabila mendukung proyek ini demi dukungan politik bagi diri sendiri atau membagikan janji menguntungkan kepada kelompok yang terlibat.

Baca Juga: Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Dirty Vote Dibatalkan, Netizen: Masa Tenang Kok Panik...

Setiap tahun, organisasi nirlaba yang konservatif secara fiskal, Citizens Against Goverment Waste (CAGW) menerbitkan ringkasan bertajuk "The Congressional Pig Book" berisi dokumentasi proyek barel daging babi dalam anggaran federal. CAGW mendefinisikan proyek gentong babi sebagai item baris dalam rancangan undang-undang alokasi yang menetapkan pajak untuk tujuan tertentu diiringi dengan menghindari prosedur anggaran yang telah ditetapkan.

Entri dalam buku harus memenuhi setidaknya dua dari tujuh kriteria berikut ini:

- Proyek ini melayani populasi terbatas atau kepentingan khusus
- Tidak melalui proses penawaran yang kompetitif
- Hanya diminta oleh salah satu kamar Kongres
- Tidak diizinkan oleh suatu individu
- Tidak diusulkan oleh presiden
- Perlu pendanaan yang melebihi permintaan anggaran resmi presiden atau pendanaan tahun sebelumnya
- Tidak mendengar pendapat kongres

Selain kriteria di atas, sebuah proyek atau program harus muncul pada tahun-tahun sebelumnya sebagai gambaran bahwa proyek gentong babi benar terjadi.

Istilah gentong babi muncul dari politik Amerika Serikat di zaman perbudakan. Dalam kondisi tersebut, para pemilik budak merasa kesulitan dalam menyuruh budak untuk bekerja.

Sehingga para pemilik budak menggunakan cara memberi daging babi di dalam gentong yang sudah di garami. Kemudian akan diumumkan siapa yang paling cepat bekerja akan mendapatkan hadiah gentong babi. Saat ini, istilah gentong babi telah menjadi lambang pengeluaran pemerintah yang boros.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.