Hak Angket Diharapkan Bisa Ungkap Dugaan Politisasi Bansos di Pilpres 2024

Dwana Muhfaqdilla | 27 Februari 2024, 18:18 WIB

AKURAT.CO Pengamat politik, Ray Rangkuti, berharap hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI bisa menelusuri adanya dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh pejabat negara jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, survei mengkonfirmasi hampir 70 persen masyarakat yang menerima bansos, memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan alasan bansos.

"Oleh karenanya, itu perlu dicari tahu bagaimana bansos berkaitan dengan elektabilitas seseorang. Saya khawatir kalau hal ini tidak diangket sekarang, pola ini akan dipakai di Pilkada 2024 mendatang," kata Ray di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Dia menduga, sebelum Pilkada 2024 berlangsung, para calon pemimpin daerah akan habis-habisan memberikan bansos untuk kepentingan elektoral.

Selain itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia ini juga menduga adanya pengerahan aparat keamanan demi kepentingan elektoral, termasuk pengendalian aparat kepala desa.

"Sekarang kita bisa cek tuh, pemilihan kepala daerah Itu masih berlangsung tidak dan tujuannya apa, bagaimana dan sebagainya," jelasnya.

Meski begitu, dirinya tak terlalu yakin hak angket ini bisa berakhir dengan pemakzulan. Namun, dia ingin melihat apakah terdapat keterlibatan Presiden Jokowi dalam kemenangan paslon tertentu, dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum dan moral.

"Dengan cara itu kita bisa me re-design ulang, seperti apa sistem dan teknis peraturan Pemilu ini. Seperti dulu, kita pernah membuat angket soal DPT dan DPT itu ditolak sampai sekarang. Kita sudah melihat lubang-lubangnya dimana, bahwa persoalan mengenai DPT ini terus berulang, berjuta-juta orang tidak terdaftar dan seterusnya," tutupnya.

Diketahui, Presiden Jokowi kembali menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) pada Februari 2024, sesaat menjelang Pilpres 2024. Bantuan ini pun memakan anggaran yang cukup besar.

Program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Terdapat sekitar 18,8 juta orang yang akan menerima bansos dengan nilai Rp600 ribu.