Posko DPD Tampung Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (5/3/2024) yang dipimpin Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

"Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?" tanya LaNyalla.

Baca Juga: Ketua DPD RI: Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun Imbas Amandemen Konstitusi

"Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut LaNyalla.

Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurutnya, diperlukan tindaklanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi tidak sebatas di Komite I tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," ujar Tamsil Linrung.

Seperti diketahui, DPD RI membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap Kantor DPD di ibu kota provinsi.

Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur-adil, bebas politik uang dan legitimate.

Berdasarkan data yang diterima dari Kantor DPD di ibu kota provinsi bahwa pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak empat laporan yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat dua laporan, Sumatera Utara satu laporan dan Maluku satu laporan.

Baca Juga: Bursa Cagub DKI Koalisi Perubahan Tergantung Sikap Anies Setelah Pengumuman KPU

Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan Bawaslu.

Di samping itu, mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, pimpinan DPD meminta kepada Komite I menindaklanjuti dengan mengundang pihak KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

Jika dipandang perlu, dapat juga mengundang Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.