BRIN: Yang Kalah Pilpres Harus Oposisi untuk Awasi Pemerintahan

AKURAT.CO Pengamat politik dari Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai, masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada partai politik yang mengambil sikap untuk menjadi oposisi di pemerintahan periode selanjutnya.

Menurutnya, publik akan merasa kecewa jika seluruh partai politik bergabung dalam pemerintahan.

Sebab, masyarakat yang sudah berpartisipasi dalampemilu harus dihargai setiap suaranya.

“Jika nanti semua partai bergabung dalam pemerintahan, tentu sangat mengecewakan publik. Masyarakat kemudian bertanya, apa gunanya pemilu jika mereka semua gabung dalam pemerintahan,” kata Romli kepada Akurat.co, Selasa (9/4/2024).

Baca Juga: 11 Jenazah Korban Kecelakaan Maut di KM 58 Tol Japek Sudah Teridentifikasi

Ia mengatakan, partai politik yang kalah dalam kontestasi pemilu terutama Pilpres, harus berada di luar pemerintahan untuk beroposisi.

“Di mana suara yang berbeda pilihan itu diletakkan. Dalam pemilu pasti ada yang kalah dan yang menang. Yang kalah harus berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol dan pengawasan,” ujarnya.

“Jika kemudian yamg kalah itu masuk pemerintahan, lalu siapa yang melakukan kontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan,” tambah dia.

Baca Juga: Bukan Leukimia, Ini Kata Keluarga Soal Penyakit yang Sebabkan Babe Cabita Meninggal Dunia

Kendati demikian, kata Romli, jika seluruh parpol masuk pemerintahan, maka yang terjadi adalah parlemen bisa mandul dan hanya menjadi pajangan saja.

“Jika ini terjadi, DPR bukan saja nanti mandul, hanya sebagai aksesoris demokrasi. Kondisi ini tentu berbahaya bagi perkembangan demokrasi, ia aka mati perlahan,” tandasnya.