Kuat Jadi Oposisi, PDIP dan PKS Jangan Sampai Terbujuk Kekuasaan

AKURAT.CO PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, baik PDIP maupun PKS lebih cocok berada di luar pemerintahan karena punya pengalaman menjadi oposisi yang kuat.

Menurutnya, kekuatan itu dibutuhkan saat ini untuk mengontrol kekuasaan yang sudah begitu gemuk.

"Jadi, asal PDIP dan PKS konsisten mau tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah, saya kira mereka punya pengalaman untuk bisa menunjukkan kekuatan di parlemen," kata Lucius kepada wartawan di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar, Ahok hingga Risma Bantu Pemenangan Pilkada 2024

Meski suaranya lebih kecil dari gabungan partai pendukung pemerintah namun PDIP dan PKS bisa membangun koalisi dengan kekuatan rakyat.

Sebagaimana hal ini pernah dilakukan PDIP di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau dia bisa menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan masyarakat sipil, kekuatan publik, itu dengan mudah DPR bisa dipaksa untuk mengikuti aspirasi publik. Itu pernah dilakukan oleh PDIP di era menjadi oposisi di tahun 2009-2014," jelas Lucius.

Karenanya, Lucius berharap PDIP dan PKS tidak terbujuk rayu oleh kekuasaan sehingga bisa menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan

"Tugas kita sekarang mendorong agar PDIP tidak terbujuk oleh rayuan kekuasaan sehingga ada jaminan bagi kita, ada check and balances yang cukup berpengaruh di lima tahun mendatang," ujarnya.

Baca Juga: PDIP Terbuka bagi Partai yang Perjuangkan Semangat Bung Karno, Termasuk Prabowo

Jika PDIP dan PKS memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, Lucius menilai demokrasi Indonesia akan semakin memburuk.

Apalagi, Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, sudah menyindir agar para pihak enggan diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.

"Kalau tidak, demokrasi sudah selesai. Karena sudah dibilang oleh presiden terpilih 'kalau jadi oposisi diam saja' gitu. Atau 'duduk di pinggir jalan tapi enggak usah ganggu presiden deh, enggak usah ganggu koalisi'" pungkas Lucius.