Akurat
Pemprov Sumsel

AHY Tegaskan Tak Ada Korelasi Penentuan Kepala Daerah dengan Jatah Menteri

Atikah Umiyani | 5 Juli 2024, 14:07 WIB
AHY Tegaskan Tak Ada Korelasi Penentuan Kepala Daerah dengan Jatah Menteri

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan tidak ada korelasi antara penentuan calon kepala daerah dengan jatah menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

AHY mengaku, tidak pernah mendengar pembahasan mengenai hal itu baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Saya tidak pernah mendengarkan itu langsung dari siapapun, apalagi dari bapak Prabowo Subianto. Karena semangatnya adalah memang secara paralel kita sedang menyusun langkah-langkah bersama ke depan," kata AHY kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Baca Juga: AHY Jagokan 3 Cagub-Cawagub di Pilkada 2024, Semuanya Petahana

Dia menyadari, dalam berbagai provinsi, penentuan calon kepala daerah tidak berlangsung cepat, seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hal itu, lanjut AHY, untuk memastikan sosok yang diusung dapat diterima seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan punya kans kemenangan yang besar.

"Ya tentu bagus kalau semangatnya adalah mengusung kandidat yang disepakati cocok di semua partai koalisi KIM ini dan juga tentu bukan hanya cocok, tapi punya kans kemenangan yang paling tinggi," ujarnya.

Sementara untuk penentuan kabinet, AHY tidak ingin mencampuri kewenangan Prabowo. Dia memastikan, urusan kabinet sama sekali tak bertalian dengan penentuan kepala daerah.

"Sehingga tentu dalam penyusunan kabinet, dalam merancang itu semua kami Partai Demokrat tidak ingin merusuhi membebani atau apapun namanya. Karena sekali lagi kami ingin sadar itu adalah hak prerogatif presiden terpilih dan juga tentunya kami menjunjung tinggi etika dalam berkoalisi," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.