Soal Blok Medan, Ekonom: Jokowi Sukses Transformasi Demokrasi Reformasi Menjadi Oligarki

AKURAT.CO Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom, Didik J. Rachbini, menyoroti transformasi ekonomi politik sumber daya alam di Indonesia yang disebutnya semakin dikuasai oleh kepentingan oligarki.

Dalam keterangannya, Didik mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya telah mengubah sistem demokrasi menjadi oligarki selama sepuluh tahun terakhir.

Menurut dia, ekonomi politik sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik.

Konstitusi Indonesia yang seharusnya menjamin bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kini telah melenceng menjadi alat untuk memperkaya segelintir elit oligarki.

Didik menegaskan bahwa pola hubungan antara dunia usaha dan politik yang bekerja di balik tabir kekuasaan telah menciptakan dominasi oligarki yang kuat.

“Banyak sektor pertambangan kini dikuasai oleh segelintir elit ekonomi yang memiliki kedekatan erat dengan kekuasaan politik," ungkapnya dikutip Minggu (11/8/2024).

Ia menambahkan bahwa hubungan dan interaksi ini bersifat ekstra legal, rahasia, dan tidak transparan.

Keterlibatan anggota keluarga Presiden Jokowi, seperti Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu, dalam perizinan usaha pertambangan, menurut Didik, merupakan bukti nyata dari cara kerja sistem oligarki ini.

“Mekanisme ini bekerja secara ekstra legal di dalam sistem oligarki yang kini diketahui ada di level puncak kekuasaan," kata Didik.

Didik juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan keluarga Presiden.

“Bobby dan Kahiyang adalah warga negara yang tidak kebal hukum dan harus dihadirkan di pengadilan," tegasnya.

Proses ini, menurutnya, penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa hukum di Indonesia berlaku adil dan tidak digunakan sebagai alat politik untuk melindungi oligarki.

Lebih lanjut, Didik mengkritik bagaimana pemerintahan Jokowi telah mengubah demokrasi hasil reformasi menjadi sistem oligarki yang sempurna.

“Ini tentu tidak boleh berlanjut pada masa kepemimpinan Prabowo yang akan datang," ujarnya, mengingatkan bahwa warisan oligarki Jokowi mencakup regulasi yang sengaja dilemahkan agar sistem oligarki berjalan mulus.

Ia juga menyinggung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama masa pemerintahan Jokowi, yang disebutnya sebagai salah satu contoh transformasi sistem hukum menjadi alat kekuasaan.

“Jokowi sukses mentransformasikan sistem hukum produk reformasi menjadi sistem bandit, di mana yang kuat berkuasa," ujarnya.

Didik menekankan, warisan sistem oligarki Jokowi harus dihentikan, dan institusi-institusi demokrasi perlu diperkuat kembali.

“Transformasi sistem demokrasi menjadi sistem oligarki harus dihentikan, dan upaya memperkuat kembali institusi-institusi demokrasi harus dilakukan segera, terutama dalam pemerintahan yang akan datang," pungkasnya.