Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Lebih Efisien, Pengamat: Tapi Perlu Kajian Mendalam

AKURAT.CO Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tanpa melalui Pilkada Serentak dinilai dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.

Hal ini disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menanggapi wacana yang pertama kali diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Terkait efisiensi biaya, proses pemilihan kepala daerah bisa lebih singkat, efisien, dan sederhana. Ini mengurangi biaya yang dikeluarkan negara maupun calon kepala daerah,” ujar Iwan kepada Akurat.co, Selasa (17/12/2024).

Iwan merinci, pemilihan kepala daerah secara langsung memakan biaya yang sangat besar, baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun calon kepala daerah.

Baca Juga: Sempat Tergenang, Banjir di Kawasan Wisata Ancol Sudah Surut

Bahkan, menurutnya, tingginya biaya politik ini dapat memicu praktik korupsi di daerah.

“Bayangkan, untuk menjadi calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota saja membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp50 miliar dengan segala prosesnya. Biaya politik yang mahal ini bisa saja berkaitan dengan korupsi yang terjadi di daerah, karena ada upaya untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan,” jelas Iwan.

Iwan menilai, pernyataan Presiden Prabowo dapat dipahami karena bertujuan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

“Kita juga memahami konteks psikologi Presiden yang sedang berpikir keras untuk memperbaiki ekonomi negara. Efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada tentunya menjadi sorotan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iwan menganalisis, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi praktik politik uang.

Namun, ia menekankan bahwa hal ini masih perlu dikaji lebih dalam karena belum tentu benar-benar menghilangkan praktik curang tersebut.

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Piala Italia Malam Ini: Juventus vs Cagliari di Stadion Allianz

“Memang ada anggapan bahwa pemilihan yang lebih tertutup dapat mengurangi politik uang yang marak dalam Pilkada langsung. Namun, hal ini harus didiskusikan lebih jauh untuk memastikan efektivitasnya,” kata Iwan.

Meski menawarkan efisiensi, Iwan menegaskan, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus dievaluasi secara menyeluruh.

Diskusi mendalam bersama seluruh stakeholder diperlukan agar kebijakan ini tidak mencederai demokrasi.

“Yang harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh. Libatkan semua stakeholder untuk berdiskusi secara mendalam agar solusi terbaik bisa tercapai,” tutup Iwan.