Penilaian OCCRP terhadap Jokowi Diduga sebagai Serangan terhadap Indonesia

AKURAT.CO Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai melakukan serangan tidak langsung atau proxy war terhadap Indonesia melalui penilaian terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang menilai laporan tersebut sebagai upaya memojokkan Jokowi sekaligus Indonesia.

Noel mempertanyakan kredibilitas dan netralitas OCCRP dalam menyebut nama Jokowi sebagai salah satu finalis "Pemimpin Paling Korup Dunia."

“Kredibilitas dan netralitas tim OCCRP sangat meragukan. Penilaian mereka ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?,” ujar Noel dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Menurut Noel, OCCRP yang berbasis di Amsterdam, Belanda, pantas dicurigai sebagai perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan Jokowi dan mencoreng nama Indonesia.

Ia menduga laporan tersebut bisa didorong oleh kelompok tertentu di dalam maupun luar negeri.

“Ketika ada pihak yang berusaha menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan. Ini bukan hanya soal Jokowi, tetapi soal martabat kita sebagai bangsa,” tegas Noel.

Dalam laporan yang dirilis Selasa, 31 Desember 2024, OCCRP menempatkan enam tokoh dunia sebagai finalis pemimpin paling korup dunia.

Nama-nama tersebut adalah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani, dan Presiden Suriah Bashar Al Assad.

“Mereka bahkan menyebut Bashar Al Assad, yang kini kabur ke Rusia, sebagai pemenang. Mungkin ada kaitannya dengan gejolak politik yang sedang terjadi di Suriah,” ujar Noel.

Noel meminta OCCRP memaparkan kriteria dan data yang digunakan untuk menentukan finalis. Menurutnya, laporan ini harus dipastikan netral dan tidak dibuat berdasarkan asumsi atau persepsi yang tidak faktual.

“Jangan membuat kesimpulan tanpa data dan fakta yang jelas. Penilaian seperti ini tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi atau opini subjektif,” ujarnya.

Noel juga menyoroti sumber pendanaan OCCRP yang berasal dari berbagai organisasi swasta di Eropa dan Amerika, seperti Ford Foundation, German Marshall Fund, European Instrument for Democracy and Human Rights, serta beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.

“Pendanaan ini bisa menjadi konflik kepentingan. Kita pantas curiga, apakah laporan ini benar-benar independen atau ada agenda tersembunyi di baliknya,” katanya.

Noel mengkritisi metode voting yang digunakan OCCRP dalam menentukan finalis. Ia menyebut bahwa voting tersebut rentan manipulasi karena bergantung pada masukan pembaca, jurnalis, dan pihak lain yang memiliki relasi dengan OCCRP.

“Link voting bisa disebar di grup WhatsApp atau media sosial untuk memengaruhi hasil. Jadi, hasilnya bisa diarahkan. Karena itu, wajar jika kita mempertanyakan netralitas laporan ini,” ungkapnya.

Noel mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu melawan narasi negatif yang menyerang Jokowi dan Indonesia.

Ia menegaskan, laporan semacam ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga citra Indonesia di dunia internasional.

“Ini bukan hanya soal Jokowi. Ini soal harga diri bangsa. Kita harus melawan segala bentuk serangan yang ingin melemahkan Indonesia,” pungkasnya.