Effendi Simbolon Desak Megawati Mundur dari Jabatan Ketum, PDIP Seret Nama Jokowi!

AKURAT.CO Pernyataan mantan kader PDIP Effendi Simbolon yang menyarankan Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP setelah Sekjen Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menuai tanggapan tajam.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menilai pernyataan tersebut terpengaruh pertemuan Effendi dengan Presiden Joko Widodo.

"Effendi Simbolon baru saja bertemu dengan Jokowi. Mungkin itu hasil diskusi mereka, mengingat keduanya pernah dikeluarkan dari PDI Perjuangan," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Guntur mengingatkan kembali pernyataan Megawati pada 12 Desember 2024 yang menyebut ada pihak berusaha mengacaukan PDIP. Menurut Guntur, pernyataan Effendi justru membuktikan kebenaran kekhawatiran tersebut.

Baca Juga: Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi LNG Pertamina

"Bu Mega sudah mengingatkan ada yang mau mengacak-acak partai. Pernyataan Effendi hanya mengonfirmasi hal itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Guntur menyatakan, penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bagian dari tekanan politik.

Ia menuding langkah KPK sebagai upaya sistematis untuk mendesak Megawati mundur dari kepemimpinan partai.

"Kami semakin yakin, kasus ini adalah 'orderan politik.' Penetapan Hasto adalah pintu masuk untuk menekan Bu Megawati," ujarnya.

Di sisi lain, Effendi Simbolon menyampaikan rasa prihatin atas status tersangka yang menjerat Hasto Kristiyanto. Menurutnya, ini menjadi pukulan berat bagi PDIP, partai yang pernah lama ia perjuangkan.

"Ini petaka besar untuk partai. Saya sangat prihatin," ujar Effendi saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh di tubuh PDIP, termasuk posisi ketua umum.

Effendi menilai, belum pernah ada kader PDIP dengan jabatan struktural strategis yang menjadi tersangka, dan saat ini adalah momentum tepat untuk peremajaan.

Baca Juga: Pemagaran Laut di Tangerang Tuai Kontroversi, DPR Desak Tindakan Tegas

"Bukan hanya sekjen, pembaruan harus menyeluruh hingga posisi ketua umum. Sudah saatnya ada perubahan total di PDIP," tegas Effendi.

Pernyataan Effendi dan respons dari internal PDIP kian memperkuat dinamika politik di tengah sorotan terhadap KPK dan tudingan politisasi hukum.