Gerindra: FGD, Workshop, dan Kunker Bisa Jadi Celah Korupsi

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti potensi korupsi dalam kegiatan focus group discussion (FGD), workshop, dan kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan pejabat pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara bedah buku "Prabowo Subianto: Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial" di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR, Saraswati mengungkap, kebijakan pemangkasan anggaran untuk kegiatan tersebut berdampak pada sektor perhotelan dan industri hospitality.

"Banyak teman-teman di industri hotel dan hospitality yang mengeluhkan penurunan kunjungan. Biasanya, pemerintah menggelar FGD, workshop, dan kunker, tapi sekarang anggarannya dipotong karena banyak celah korupsi di dalamnya," ujar Saras.

Baca Juga: Bantu Warga Sumsel Penuhi Kebutuhan Pangan, Feby Deru Buka Operasi Pasar Ramadhan 2025

Ia juga menyadari bahwa kebijakan ini tidak disukai oleh banyak pejabat kementerian dan lembaga karena menghilangkan ruang bagi praktik anggaran yang tidak transparan.

"Dulu, ada standar bahwa satu program harus menggelar 10 FGD atau beberapa workshop. Sekarang banyak yang dipangkas, jadi wajar kalau ada yang keberatan," katanya.

Meski demikian, Saraswati meminta kementerian dan lembaga untuk menjadikan pemangkasan anggaran sebagai tantangan baru dalam menjalankan program kerja secara lebih efisien.

"Sekarang semua kementerian diuji: apakah mereka masih bisa berjalan dengan pola pikir yang lebih profit-oriented? Tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran negara, tapi juga menciptakan nilai tambah," jelasnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah transparansi dan kepatuhan terhadap hukum dalam mengelola anggaran negara.

"Bukan sekadar 'karena anggarannya segitu, ya dihabiskan segitu'. Tapi bagaimana kita menciptakan nilai tambah dengan prinsip yang jelas dan sesuai hukum," tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Saraswati menegaskan bahwa DPR tetap mendengar aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini. Jika ada regulasi yang perlu diperbaiki, pihaknya siap melakukan revisi.

"Jika ada celah yang belum tertutup dalam regulasi, silakan sampaikan kepada kami di DPR. Kami siap merancang peraturan yang lebih baik sebagai bagian dari sistem check and balance," pungkasnya.

Baca Juga: Ray Dalio Beri Masukan ke Prabowo Soal Investasi, Singgung Masalah Birokrasi dan Korupsi

Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam **meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran keuangan negara**, sehingga anggaran bisa lebih tepat sasaran untuk kepentingan publik.