Hasto Kristiyanto Siap Hadapi Persidangan, Bakal Tambah Penasihat Hukum

AKURAT.CO Penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah menerima dakwaan dan berkas perkara yang akan disidangkan perdana pada Jumat, 14 Maret 2025.

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mengatakan berkas perkara ini datang terlalu cepat dan semakin membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kental melakukan politisasi hukum.

"Pelimpahan berkas perkara dari KPK ke Pengadilan yang super cepat ini semakin membuktikan proses hukum yg dipaksakan, tergesa-gesa dan kental kepentingan politik," kata Ronny dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

Baca Juga: KPK Bantah Terburu-buru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Segera Disidang

Padahal, sesungguhnya masa penahanan oleh Jaksa KPK dapat dilakukan selama 20 hari. Sedangkan, dalam kondisi normal di perkara-perkra lain, KPK baru melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dalam rentang waktu dua minggu, atau paling cepat satu minggu sejak perkara dinyatakan lengkap di tahap Penyidikan atau P21.

"Jika dibandingkan dengan perkara Mas Hasto, kita menemukan hal yang sangat kontradiktif. Jika dihitung dari jarak perkara dinyatakan lengkap atau P21 (6 Maret 2025) menuju pelimpahan perkara ke PN oleh Jaksa KPK (7 Maret 2025), prosesnya super cepat, yaitu hanya 1 hari," tuturnya.

"Hal ini adalah fakta terang benderang adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPK dalam perkara ini. Inilah pelanggaran dari prinsip equality before the law yang dilakukan KPK. Kami menyampaikan hal ini agar menjadi catatan kritis terhadap pelaksanaan tugas KPK," tambahnya.

Baca Juga: KPK Siap Limpahkan Berkas Perkara, Kubu Hasto Kristiyanto Minta Hormati Gugatan Praperadilan

Meski begitu, dia menegaskan bahwa Hasto tetap akan melaksanakan proses hukum yang berlangsung, dan menunjuk penasihat hukum tambahan dari kalangan non-partai.

"Namun demikian, mas Hasto tetap akan dengan kepala tegak menghadapi proses hukum yang berjalan. Kami menyatakan secara tegas saat ini bahwa Kami menghormati proses persidangan yang direncanakan mulai berjalan pada Jumat, 14 Maret 2025 nanti," ucap dia.

"Mas Hasto menyambut baik hal tersebut dan bahkan Mas Hasto akan menunjuk sejumlah penasihat hukum baru dari kalangan profesional advokat non-kepartaian," tutup Ronny.