Komisi II DPR Soroti Soal Pembahasan Revisi UU Diambil Alih Baleg

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan DPR yang mengalihkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ke Badan Legislasi (Baleg).
Hal itu ia sampaikan dalam acara HUT ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (15/4/2025).
“Yang menyiapkan revisi UU Pemilu saat ini adalah Baleg,” ujar Zulfikar.
Meski bukan jadi leading sector, Komisi II tak tinggal diam. Pimpinan komisi kini tengah melobi pimpinan DPR agar mandat pembahasan revisi kembali ke tangan mereka.
Menurut Zulfikar, sinyal positif sudah muncul. Ia mengaku telah berdiskusi dengan salah satu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, dan melihat peluang kembalinya pembahasan UU Pemilu ke Komisi II.
“Saya sudah ngobrol dengan salah satu pimpinan DPR dari Golkar, ada indikasi revisi UU Pemilu bisa kembali ke Komisi II,” kata politisi senior Partai Golkar itu.
Baca Juga: Dokter Kandungan Diduga Lecehkan Pasien di Garut Ditangkap Polisi
Namun Zulfikar mempertanyakan logika pengalihan tersebut.
Ia menyebut alasan formalnya adalah karena Komisi II mendapat tugas merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, kata dia, UU ASN baru saja direvisi pada 2023.
Yang lebih membingungkan, lanjutnya, revisi kali ini hanya menyasar satu pasal, yakni soal kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Pasal itu akan memberi Presiden kuasa penuh, tanpa peran lembaga lain.
“Contohnya, jabatan seperti Dirjen Polpum Kemendagri nantinya langsung di bawah Presiden. Saya kira ini terlalu sentralistik,” tegasnya.
Zulfikar secara tegas menolak substansi revisi tersebut. Menurutnya, penarikan kewenangan ke pusat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diperjuangkan sejak era Reformasi.
“Saya tidak setuju. Ini kemunduran. Kalau semua kembali ke pusat, lalu bagaimana dengan peran pejabat pembina kepegawaian di daerah?” kritiknya.
Ia juga menyoroti potensi lemahnya kelembagaan daerah jika kewenangan strategis terus ditarik ke pemerintah pusat.
Menutup pernyataannya, Zulfikar melontarkan candaan pedas.
“Kalau saya bicara begini di depan pimpinan DPR, mungkin saya sudah diketok. Apalagi kita ini satu partai,” katanya sambil tertawa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









