Matahari Kembar Dinilai Berlebihan, Kekhawatiran Mardani Ali Sera Terlalu Jauh

AKURAT.CO Kehadiran sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam acara silaturahmi Idulfitri di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendapat beragam tanggapan.

Namun, narasi matahari kembar yang sempat disuarakan sejumlah pihak dinilai belum relevan dalam konteks saat ini.

Direktur Indonesian Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menegaskan bahwa belum ada indikasi kuat yang menunjukkan adanya intervensi politik dari Presiden Jokowi terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau hanya silaturahmi menteri ke Jokowi, saya kira belum bisa dikaitkan dengan isu matahari kembar,” ujar Iwan kepada Akurat.co, Kamis (17/4/2025).

Iwan menilai, sejauh ini belum tampak tanda-tanda bahwa para menteri menunjukkan loyalitas ganda atau lebih condong kepada Presiden sebelumnya.

Baca Juga: Gerindra: Prabowo Tak Terganggu Menterinya Banyak yang Sowan ke Rumah Jokowi

Ia justru mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik nasional.

"Belum ada juga indikasi kuat para menteri lebih taat ke Jokowi dibanding ke Prabowo. Yang penting sekarang adalah memperkuat sinergi dan mendukung transisi pemerintahan berjalan lancar,” tegasnya.

Sebelumnya, narasi soal potensi matahari kembar sempat mencuat ke publik, dipicu oleh spekulasi terkait dinamika hubungan antara Presiden Jokowi dan sejumlah menterinya yang datang bersilaturahmi ke Solo saat Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, juga mengomentari hal tersebut. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kewibawaan Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan simbol kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

“Pak Prabowo itu presiden kita. Beliau sudah menunjukkan komitmen dan kapasitasnya. Saya yakin beliau tidak tersinggung. Tapi satu pesan saya, jangan sampai muncul matahari kembar. Satu matahari saja sudah berat, apalagi dua,” kata Mardani.

Meski demikian, Iwan Setiawan menyarankan agar publik tidak terlalu cepat menafsirkan setiap peristiwa politik secara simbolis tanpa data yang kuat.

"Silaturahmi tidak selalu bermakna politis. Perlu kehati-hatian dalam membaca dinamika agar tidak menimbulkan kesan konflik yang sebenarnya tidak ada,” tutupnya.

Baca Juga: Prabowo Resmi Lantik Gubernur-Wagub Papua Pegunungan dan Babel Masa Jabatan 2025-2030