Purnawirawan TNI Desak Lengserkan Wapres Gibran, Boni Hargens: Murni Gerakan Politik yang Sarat Kepentingan 2029

AKURAT.CO Desakan Forum Purnawirawan TNI untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI murni sebagai gerakan politik.

Pengamat politik Boni Hargens melihat gerakan tersebut sarat akan kepentingan untuk Pilpres 2029.

Di mana, ada kelompok yang sudah melirik posisi Wapres agar bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengserkan Wakil Presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik," ujar Boni, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Baca Juga: Video Monolog Tuai Kritikan, Gibran Masih Harus Buktikan Layak Jadi Wapres

Dia menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara konstitusional dalam kontestasi pemilu.

Menurut Boni, tidak mudah dan tidak boleh sembarangan untuk melengserkan salah satunya dari posisi tersebut.

"Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan, tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam Pasal 7A Undang-Undang 1995," ujarnya.

Boni juga menganggap desakan Forum Purnawirawan TNI sebagai tindakan yang aneh.

Baca Juga: Peneliti BRIN: Pemerintahan Prabowo-Gibran Solid, Monolog Gibran Bukan Masalah

Pasalnya, desakan tersebut muncul tanpa ada ada alasan dan kejadian yang jelas.

"Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi. Itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7A di dalam konstitusi misalnya," ujar Boni.

Faktanya, Boni menegaskan bahwa tidak ada masalah yang dilakukan Gibran sebagai Wapres.

Oleh karena itu, dia meyakini bahwa desakan tersebut murni ditunggangi kepentingan politik untuk 2029.

Baca Juga: Video Monolog Wapres Gibran Viral, Cak Imin: Wajar Wapres Bicara seperti Itu

"Artinya bahwa orang-orang yang menuntut Wakil Presiden dilengserkan ini, orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029," ujarnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi delapan poin tuntutan.

Petisi ditandatangani oleh 103 purnawirawan berpangkat jenderal, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel.

Adapun, poin terakhir dalam tuntutan tersebut mengusulkan MPR RI untuk mengganti Wakil Presiden RI.

Baca Juga: Bertemu Wakil PM Malaysia, Gibran Dorong Kerja Sama Industri Halal hingga Pembangunan Manusia

Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.