Usulan Forum Purnawirawan TNI Biasa Saja, Tidak Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO Pemerintah diminta tidak panik dalam menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI, yang salah satunya meminta MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI masih dalam koridor demokrasi.

Oleh karena itu, pemerintah juga disarankan untuk tidak menanggapi Forum Purnawirawan TNI secara berlebihan.

Jamiluddin mengatakan, usulan tersebut justru memerlukan respons dari MPR untuk menginfornasikan kepada masyarakat jika seandainya usulan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditindaklanjuti.

"Aspirasi mereka cukup ditampung di MPR dan dilihat apakah permintaan pemakzulan wapres memenuhi syarat. Bila tidak, tentu MPR bisa menjelaskannya kepada para purnawiran dan rakyat Indonesia," ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak perlu merasa mendapat tekanan berlebihan karena usulan Forum Purnawirawan TNI tersebut sebagai hal yang lumrah dan biasa saja.

"Pemerintahan Prabowo Subianto tak perlu merasa mendapat tekanan politik yang berlebihan dari para purnawirawan jenderal tersebut. Sebab, tekanan semacam itu akan selalu muncul di negara demokrasi," ujar Jamiluddin.

Jamiluddin meyakini, usulan Forum Purnawirawan TNI tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo jika memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran.

"Selama tidak ada yang dilanggar wapres, maka usulan pemakzulan itu tak akan berkembang liar, apalagi mengganggu stabilitas politik. Namun, bila ada yang dilanggar wapres, maka usulan itu diperkirakan akan berkembang pesat hingga dapat mengganggu stabilitas nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dalam polemik yang berkembang di media sosial terkait usulan Forum Purnawirawan TNI.

Pesan tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Wiranto menyebut bahwa Presiden Prabowo berpesan agar masyarakat dapat menganggap wajar perbedaan yang ada.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat merusak keharmonisan bangsa.

"Kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja, hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa," kata Wiranto.

"Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden," sambungnya.

Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan penjelasan resmi terkait usulan tersebut jika sudah ada waktu yang tepat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga ketenteraman di tengah masyarakat.

"Kita mengharapkan bahwa saatnya nanti tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini," jelasnya.