Megawati Sindir KPK Soal Amnesti Hasto: Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan

AKURAT.CO Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan sindiran tajam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pidato politiknya di penutupan Kongres ke-6 PDIP, Sabtu (2/8/2025). 

Dia menyoroti perlakuan hukum terhadap Hasto Kristiyanto, yang menurutnya mencerminkan ketidakadilan hukum.

"Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut nama-nama, termasuk Pak Hasto," kata Megawati di hadapan ribuan kader partai.

Baca Juga: OSO: Amnesti Hasto Bukan Upaya Prabowo Dekatkan Diri dengan Megawati

Dia mengaku tidak meminta apapun dalam doanya, kecuali keadilan bagi mereka yang diperlakukan tidak adil secara hukum. 

"Saya minta kepada Yang di Atas, bukan minta apa-apa, keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja," ujar Presiden ke-5 RI itu.

Dia pun mengkritik kondisi KPK saat ini yang menurutnya telah jauh dari semangat awal pembentukannya. Dua mengungkapkan kekecewaannya terhadap lembaga antirasuah yang pernah dia gagas.

"Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Saya lah yang membuat, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Coba teman-teman, kalau sekarang modelnya kaya begini, lalu bagaimana? Coba saja dipikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok," ucap Megawati.

Dia juga menyinggung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang seharusnya tidak perlu terjadi jika proses hukum berjalan secara adil.

"Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan. Lho saya kan pernah presiden. Jadi setelah liku-likunya. Coba kalian kaya gitu. Ya kan ya? Lucu ya? Kenapa sih? Kok KPK jadi begitu? Itulah," tutup Megawati.

Baca Juga: Abolisi dan Amnesti Bentuk Kepemimpinan Prabowo Lindungi Warga dari Penyalahgunaan Kekuasaan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui surat Presiden nomor R42/Pres/07/2025 mengajukan permohonan amnesti untuk 1.116 orang terpidana, termasuk Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Permintaan ini telah dibahas dan disetujui oleh DPR RI dalam rapat konsultasi bersama pemerintah, Kamis malam (31/7/2025).

"Yang kedua adalah pemberian persetujuan dan pertimbangan atas surat Presiden nomor R42/Pres/07/2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," ungkap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers bersama unsur pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum, Suptarman Andi Agtas, menyatakan usulan ini merupakan bagian dari proses panjang penyaringan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM terhadap ribuan kasus. Dari total awal sekitar 44.000 kasus, hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat.

"Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti, yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat yakni 1.116," jelas Suptarman.