HNW: Penunjukan Menteri Adalah Hak Prerogatif Presiden, PKS Tetap Dukung Pemerintahan

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan, penunjukan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet yang menyinggung soal pihak-pihak yang "tidak berkeringat" namun ingin masuk kabinet.

“Penunjukan menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Beliau tentu yang paling memahami kebutuhan terhadap sumber daya dan tokoh-tokoh yang layak masuk kabinet,” ujar Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Menurut Hidayat, Presiden memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih menteri, termasuk keahlian teknokratis jika kabinet yang dibentuk mengarah ke zaken kabinet.

“Apakah mereka yang tidak berkeringat itu tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, tentu Presiden yang menilai. Bisa juga beliau memerlukan keahlian tertentu, maka yang diutamakan adalah profesionalitas, bukan latar belakang politik. Ini semua wewenang penuh Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Baca Juga: Tingkat Inklusi Tinggi, Literasi Rendah: GS Community Dorong 1.000 Edukator Finansial Akar Rumput

Terkait posisi PKS terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, Hidayat memastikan bahwa partainya tetap konsisten dalam memberi dukungan, termasuk saat pimpinan PKS diterima secara resmi oleh Presiden beberapa waktu lalu.

“Sikap PKS sudah jelas. Presiden partai dan Ketua Majelis Syuro sudah bertemu dengan Presiden Prabowo. Itu menunjukkan bahwa PKS istiqomah dalam mendukung pemerintah,” ungkap Hidayat.

Meski mendukung, Hidayat menegaskan PKS tetap akan menyampaikan masukan dan kritik konstruktif demi kemajuan bangsa.

“Presiden Prabowo juga tidak menutup diri terhadap kritik dan saran. Kami menyampaikan masukan dalam kerangka merealisasikan astacita presiden, serta komitmen terhadap empat pilar MPR: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sinilah posisi PKS: mendukung namun tetap kritis demi kebaikan bersama,” pungkasnya.