Gerindra dan Golkar Sepakat: Tunjangan DPR Harus Dievaluasi, Anggota Wajib Peka pada Rakyat

AKURAT.CO Gelombang kritik publik terkait besarnya tunjangan DPR dan fasilitas anggota DPR akhirnya mendapat respons serius dari sejumlah fraksi.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan pihaknya mendengar langsung suara rakyat dan sepakat agar tunjangan anggota dewan dihentikan atau dievaluasi total.

Budisatrio yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat, seraya mengakui bahwa keresahan rakyat belakangan ini bukan tanpa alasan.

Ia menilai tragedi korban jiwa dalam demonstrasi beberapa hari terakhir mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap elit politik dan harus menjadi titik balik bagi DPR untuk berbenah.

“Duka rakyat adalah duka kita semua. Saya menyampaikan belasungkawa untuk keluarga korban di Jakarta, Makassar, dan daerah lainnya. Ini momentum agar DPR kembali pada esensinya: mendengar rakyat, bukan sibuk dengan fasilitas,” kata Budisatrio, Sabtu (30/8/2025).

Sebagai bentuk komitmen, Fraksi Gerindra tidak hanya mendorong penghentian tunjangan berlebih, tetapi juga melarang seluruh anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca Juga: MRT Jakarta Kembali Layani Rute Penuh, Stasiun Istora Masih Ditutup

“Saat ini tidak ada alasan bagi anggota Gerindra untuk jalan-jalan keluar negeri. Mereka harus berada di tengah rakyat, menyerap aspirasi, dan menunjukkan empati,” tegasnya.

Nada serupa datang dari Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan partainya siap jika fasilitas anggota DPR dievaluasi.

Menurutnya, inilah momentum bagi semua legislator untuk mawas diri dan menata sikap di depan publik.

“Bukan hanya soal fasilitas, tapi juga perilaku. Anggota DPR harus menjaga kepatutan dalam tutur kata, penampilan, dan sikap di hadapan rakyat,” ujar Sarmuji.

Dukungan untuk evaluasi tunjangan DPR juga sebelumnya disuarakan PAN, PKS, dan NasDem. Sejumlah anggota fraksi itu menegaskan perlunya penyesuaian demi menjaga kepercayaan publik yang kian terkikis.

Dengan tekanan masyarakat yang terus menguat, langkah Gerindra dan Golkar dianggap bisa membuka jalan bagi reformasi fasilitas DPR yang selama ini dinilai mencolok dan mencederai rasa keadilan.

Baca Juga: Prabowo Terima Ormas Islam di Hambalang, Bahas Persatuan dan Tantangan Bangsa