Legislator PDIP Soal Gelar untuk Soeharto: Pahlawan Sejati Tak Bawa Duka bagi Rakyat

AKURAT.CO Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya melihat secara utuh fakta sejarah, dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

Bonnie menyebut, pahlawan seharusnya tak memiliki 'cacat' atau sejarah kelam. Dia yang juga merupakan sejarawan itu mengatakan, istilah pahlawan memiliki makna dalam dan berakar.

"Kata pahlawan dari bahasa Sanskrit, Sansakerta, yang artinya pahala. Pahala itu artinya buah, hasil. Lalu Wan itu ditambahkan karena dia menunjukkan kepemilikan. Jadi pahlawan adalah orang yang menerima hasil sebagai akibat dari apa yang dia lakukan," kata Bonnie, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Baca Juga: Setiap Kepala Negara Punya Jasa, Termasuk Soeharto yang Pulihkan Ekonomi Indonesia

Gelar pahlawan nasional sendiri mulai diberikan pada 1950-an, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas bangsa yang baru merdeka. Dia pun mengingatkan, Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muis sebagai pahlawan nasional pertama.

"Pada 1950, Bung Karno kemudian berembuk untuk memberikan gelar pahlawan kepada mereka yang berjuang secara fisik. Berjuang yang melawan Belanda, bahkan menjadi korban penjajahan Belanda," tuturnya.

"Abdul Muis ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama. Abdul Muis ini pengarah, penulis. Dia seorang penulis, wartawan, aktivis politik, dan aktif di syarikat Islam. Yang banyak menimbulkan kejuligaan Belanda, sehingga dia selalu dikuntit sama intelijen Belanda kemanapun dia bergerak," tambahnya.

Terkait wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, dua menyinggung soal syarat ketat yang harus dijadikan sebagai pertimbangan.

"Salah satu blue tier point, dia tidak boleh pernah terbukti di bidang lain. Dan tidak boleh punya cacat yang bisa membuat nilai-nilai perjuangannya jadi terkurangi. Nah, itu syaratnya sempurna," jelasnya.

Bonnie pun menyoroti sejumlah peristiwa penting dalam masa kepemimpinan Soeharto. Mulai dari terbatasnya kebebasan berekspresi, hingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia di akhir masa pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga: Ketum Depinas SOKSI Misbakhun Dukung Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

"Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, perlu melihat fakta sejarah secara utuh. Kalau bicara soal kebebasan berekspresi, sekarang mau ngomong apa saja di media sosial, diperbolehkan," ungkap Legislator dari Dapil Banten I itu.

"Dulu (era Soeharto) memang tidak ada media sosial. Tetapi kalau kritik, dianggap kritiknya supersif, mengganggu, dan ketafsiran penguasa, dia bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah," tambah Bonnie.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan itu menyebut, Soeharto memang tokoh bangsa namun dia juga pelaku sejarah. Bonnie kembali mengingatkan soal luka sejarah yang terjadi buntut pemerintahan Soeharto, termasuk pada masa reformasi.

"Krisis tahun 1997-1998 itu menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung tanah lempung, tidak kuat dia menyangga," tukasnya.

Menurutnya, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri. "Pahlawan sejati bukanlah dia yang membawa dampak kesengsaraan begitu banyak. Bukanlah dia yang pernah membungkam suara-suara kritis dari aktivis dari mahasiswa,” ujar Bonnie.

"Bukanlah dia yang merepresi kebebasan berekspresi dan bukanlah dia yang banyak melakukan pelanggaran serta kekerasan terhadap warganya sendiri terhadap rakyat Indonesia," imbuhnya.

Bonnie juga menyinggung banyaknya peristiwa perampasan dan penderitaan rakyat yang terjadi di masa itu.

Baca Juga: Gus Mus Sindir Tokoh PBNU yang Dorong Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Tak Paham Sejarah!

"Dan bukan dia yang menyebabkan puluhan seratusan ribu orang hilang tidak hanya kehilangan nyawa tetapi juga kehilangan hartanya. Kita lihat di Waduk Kedung Omo, kita lihat di Tapos, kita lihat di Cimacan, ada banyak sekali perapasan-perapasan," paparnya.

"Sehingga pahlawan sejati semestinya dia yang tidak pernah mendatangkan duka untuk rakyatnya sendiri atau untuk komunitasnya atau untuk masyarakatnya," sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh yang layak diberi gelar pahlawan nasional diserahkan kepada generasi mendatang.

"Agar lebih berjarak melihat masa itu, masa di mana saya tumbuh. Jadi lebih objektif, dan lebih punya kemampuan untuk menentukan mana yang pahlawan sejati dan mana yang bukan," tutupnya.