Rekomendasi Rakernas PDIP: Partai Mbak Mega Mantapkan Posisi sebagai Kekuatan Penyeimbang

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) memantapkan posisinya dalam peta pemerintahan nasional sebagai kekuatan penyeimbang, guna memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan di jalurnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, yang membacakan Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP Tahun 2026.

Dia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab ideologis untuk mengawal jalannya pemerintahan, agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Rakernas partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia," ujarnya di Beach City, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

PDIP menganggap kualitas demokrasi Indonesia saat ini memerlukan pengawasan yang kritis dan efektif.

Baca Juga: PDIP Pilih Jalur Konstitusional Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

Oleh karenanya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu banteng berkomitmen untuk memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara.

Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi mencederai hak-hak sipil.

"Rakernas partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara," lanjut Jamaluddin membacakan Rekomendasi Rakernas PDIP.

Penegasan posisi PDIP sebagai penyeimbang juga dibarengi dengan komitmen untuk menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Peran penyeimbang yang diambil PDIP bukan sekadar sikap oposisi tanpa dasar, melainkan upaya pelembagaan demokrasi agar setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara transparan.

"Setiap langkah politik partai haruslah menempatkan etika moral dan kebenaran hakiki sebagai pandu. Guna memastikan negara tidak melenceng dari amanat UUD NRI 1945," kata Jamaluddin.

Baca Juga: Megawati Kecam Keras Intervensi Militer AS di Venezuela: PDIP Tolak Neokolonialisme