DPR: Putusan Mahkamah Agung AS Tak Ganggu Komitmen Dagang Indonesia–Amerika

AKURAT.CO Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kebijakan tarif dinilai tidak serta-merta mengubah komitmen kerja sama dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan Indonesia tetap berpegang pada kepentingan nasional dalam setiap proses ratifikasi perjanjian internasional.
“Putusan Mahkamah Agung AS terkait tarif memang memiliki implikasi domestik bagi warga negara mereka, namun hal tersebut tidak serta-merta memengaruhi komitmen bilateral yang baru saja ditandatangani,” ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Dave, setiap dinamika hukum dan kebijakan perdagangan di Amerika Serikat tetap menjadi perhatian Indonesia, terutama jika menyangkut kepentingan mitra dagang strategis.
Ia menekankan bahwa proses ratifikasi kesepakatan dagang merupakan mekanisme politik dan hukum yang berbeda di tiap negara.
Di Indonesia, DPR akan selalu menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
“DPR mempertimbangkan manfaat ekonomi, keberlanjutan hubungan diplomatik, serta keseimbangan dalam kerja sama internasional,” jelasnya.
Baca Juga: Mudah dan Praktis, Simak Cara Menentukan Arah Kiblat Online dengan HP Saat Bepergian
Komitmen Dijaga, Proses Tetap Hati-hati
Dave menilai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis kedua negara.
Karena itu, setiap tahapan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan sesuai prosedur.
“Setiap langkah akan dilakukan secara cermat agar hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Ia memastikan, meskipun terdapat dinamika di internal Amerika Serikat, Indonesia tetap berkomitmen menjaga kesinambungan kerja sama yang telah disepakati, sembari mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses ratifikasi.
Menurut Dave, kesepakatan tersebut berpotensi menjadi fondasi stabilitas ekonomi kawasan, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, serta membuka peluang jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal







