Prabowo Wanti-wanti Operasi Provokasi Benturkan Pemerintah dan Rakyat

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjamin ruang aman bagi masyarakat sipil untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan jurnalis Najwa Shihab dalam sesi diskusi bersama media dan pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa lalu dan ditayangkan akun Youtube Najwa Shihab pada Kamis (19/3/2026).

Menurut Prabowo, kebebasan berpendapat di Indonesia tetap terbuka, bahkan di tengah maraknya informasi palsu dan kritik di media sosial.

“Silakan dinilai sendiri, apakah kita membatasi? Hoaks dan kritik setiap hari muncul di media sosial. Bandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

Menanggapi isu aksi teror yang menyasar masyarakat sipil, Prabowo mengingatkan publik agar tidak langsung menarik kesimpulan.

Ia menyebut, dalam beberapa kasus, aksi teror dapat digunakan sebagai bentuk provokasi untuk membenturkan pemerintah dengan masyarakat, termasuk melalui skenario yang dikenal sebagai false flag operation.

Sebagai contoh, ia menyinggung konflik antara Israel dan Palestina, yang menurutnya kerap diwarnai operasi intelijen oleh Mossad.

“Ada operasi yang dibuat seolah-olah dilakukan pihak tertentu untuk memprovokasi opini publik,” jelasnya.

Baca Juga: DPR Jelaskan Penetapan Idulfitri Molor: Tunggu Hasil Rukyat dari Seluruh Wilayah

Menurut Prabowo, di dalam negeri juga terdapat kemungkinan adanya pihak yang ingin membangun narasi bahwa pemerintah bersifat otoriter melalui aksi-aksi semacam itu.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan beradab, termasuk memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional.

“Saya ingin membangun Indonesia yang beradab, dengan polisi, jaksa, dan intelijen yang bersih,” tegasnya.

Kasus Andrie Yunus Disebut Terorisme

Terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, Prabowo menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan serius.

“Ini adalah terorisme. Tindakan biadab. Harus diusut tuntas,” tegasnya.

Ia menekankan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mengungkap aktor intelektual di balik aksi tersebut.

“Harus dicari siapa yang menyuruh dan siapa yang membiayai,” ujarnya.

Prabowo juga memastikan negara tidak akan mentolerir kekerasan terhadap warga, termasuk terhadap aktivis yang menyampaikan kritik.

Ia menegaskan, jika terbukti ada keterlibatan aparat, proses hukum akan tetap berjalan tanpa pandang bulu.

“Tidak akan ada impunitas. Saya menjamin. Kita harus menegakkan hukum dan tidak boleh ada tindakan seperti ini,” pungkasnya.