Pertemuan Prabowo dan Megawati Buka Peluang Koalisi Baru di Parlemen

AKURAT.CO Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai langkah positif yang dapat membawa kesejukan dalam dinamika politik nasional.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, pertemuan tersebut membuka peluang kerja sama antara pemerintah dan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di parlemen.

“Kerja sama dan sinergi tidak harus dimaknai dengan bergabung dalam kabinet. Dukungan di DPR RI terhadap kebijakan pemerintah juga bisa menjadi bentuk kolaborasi,” ujar Bawono di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, posisi PDIP di luar pemerintahan justru tetap memiliki nilai positif dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

Sikap tersebut dinilai menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan politik di Indonesia.

Menurutnya, sikap kenegarawanan yang ditunjukkan Prabowo dan Megawati juga memperlihatkan adanya saling menghormati atas posisi politik masing-masing.

Baca Juga: Prabowo: Ada Operasi Provokasi untuk Benturkan Pemerintah dan Rakyat

Silaturahmi di Istana Merdeka

Sebelumnya, Prabowo menerima kunjungan Megawati di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2026), bertepatan dengan hari ke-29 Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Melalui unggahan di akun Instagram @prabowo, terlihat Prabowo menyambut langsung Megawati, bahkan menuntunnya saat menaiki tangga menuju ruang pertemuan.

Megawati yang mengenakan batik biru tampak tersenyum saat tiba di lokasi. Keduanya kemudian berbincang santai di ruang pertemuan.

“Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” tulis Prabowo dalam keterangannya.

Usai pertemuan, Prabowo juga mengantar langsung Megawati hingga ke kendaraan, kembali menunjukkan gestur hangat dengan menuntunnya saat menuruni tangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, putra Presiden Didit Hediprasetyo, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan ini dinilai menjadi sinyal positif bagi hubungan antara pemerintah dan kekuatan politik di parlemen, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif ke depan.