Luncurkan Buku Ilmu Politik, Boni Hargens Singgung Saiful Mujani yang Menampar Parpol

AKURAT.CO Pakar politik Boni Hargens resmi meluncurkan bukunya yang berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital', Sabtu (11/4/2026).

Di tengah peluncuran yang diisi bedah buku itu, Boni Hargens juga memberi pandangannya atas isu-isu politik kekinian. Terrmasuk soal pernyataan konsultan politik Saiful Mujani yang bernada provokatif menggalang kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah Prabowo Subianto.

Menurut Boni Hargens, perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik sebagaimana diuraikan Boni dalam bukunya.

"Soal apakah Pak Saiful Mujani kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni dalam acara yang diadakan di Hotel Aryaduta Jakarta itu.

Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pembedah buku yakni Guru Besar Ilmu Politik, Lili Romli; Peneliti dari BRIN, Syafuan Rozi; dan pengamat politik, Karyono Wibowo.

Boni Hargens mengatakan, ditinjau dari ilmu politik, pernyataan Saiful Mujani bisa ditelaah dari perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil. Dari perspektif negara, pernyataan Saiful Mujani merupakan pra-kondisi revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis. Artinya, omongan Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," jelas Boni.

Masih menurut Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan ada indikasi pra-kondisi menuju revolusi. Hanya saja, pemerintah yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

"Sebuah pemerintahan yang ideal itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara dua paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.

Jalan Tengah Demokrasi dan Ilmu Intelijen

Sementara itu, mengenai buku yang ditulisnya di tengah dinamika politik di Indonesia, Boni katakan memiliki relevansi dengan menghadirkan fondasi konseptual, teoritis dan keterkaitan ilmu politik dengan perkembangan era digital saat ini.

Boni mengatakan bukunya akan menyegarkan ingatan semua orang yang berminat dengan ilmu politik yang mengalami perkembangan dinamis dan kompleks mulai dari zaman klasik di Athena pada era Sebelum Masehi hingga zaman kontemporer yang ditandai dengan kebangkitan teknologi digital.

"Banyak mereka yang berada di parlemen atau di institusi negara lain juga tidak memiliki pemikiran, basis epistemik yang kuat tentang demokrasi, sehingga banyak pelaku kekuasaan itu tidak memahami keseimbangan di dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar; atau antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelasnya.

Selain itu, buku tersebut memberikan penegasan agar semua masyarakat diundang untuk saling menjaga dan menopang kepentingan negara. Karena itu, dia menekankan pentingnya stabilitas nasional yang membutuhkan solidaritas dan partisipasi masyarakat.

Dalam bukunya, Boni juga menyinggung soal politik sebagai sistem seperti demokrasi dan ilmu intelijen. Menurut Boni, demokrasi dan intelijen saling berkorelasi satu sama lain dalam menjaga kepentingan nasional.

"Mengapa kajian intelijen dimasukkan di buku ini? Karena memang ilmu intelijen itu punya korelasi yang kuat dengan ilmu politik, yaitu diikat oleh kepentingan negara tadi. Bahwa ilmu politik punya korelasi dengan ilmu intelijen dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga kepentingan nasional secara umum," tutur Boni.

Karena intelijen itu mata dan telinga negara tentu saja tugasnya mengamankan kepentingan nasional, termasuk di dalamnya kepentingan negara sebagai sebuah sistem.

"Ilmu politik tentu saja juga membahas soal kekuasaan, kepentingan negara, keamanan dan sebagainya. Jadi, ilmu dan ilmu Intelijen enggak berbeda, tetapi saling melengkapi. Hanya memang perdebatan di seluruh dunia bagaimana mempertemukan pendekatan intelijen yang menganut kerahasiaan dan demokrasi yang menganut keterbukaan. Di situlah penting jalan tengah," tutur Boni.

Tentang Boni Hargens

Buku Boni Hargens ini sudah dicetak dua kali, yakni pada Oktober 2025 dan Februari 2026.

Boni Hargens sendiri merupakan intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia.

Boni juga mengikuti perkuliahan pascasarjana di Program Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt di Berlin dengan beasiswa dari KAAD sebelum akhirnya meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat.

Disertasi doktoral Boni merupakan perkawinan teori kartel dan teori oligarki dalam proporsi baru yang disebut "kartelisasi oligarkis" dengan fokus pada dinamika politik Indonesia sesudah Rezim Soeharto (1966-1998).

Disertasi doktoral Boni Hargens terbit menjadi sebuah buku di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2020 dan masih dijual terbuka di situs dunia seperti Amazon dengan judul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia'.