Rivalitas PDIP-PSI Bisa Jadi Bumerang, Pengamat: Publik Bisa Kehilangan Simpati

AKURAT.CO Rivalitas politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kerap dikaitkan dengan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai, konflik yang terus berlanjut tidak akan menguntungkan kedua belah pihak.

Menurutnya, meski konflik dapat memperkuat solidaritas internal partai, dampak eksternalnya justru berpotensi mengurangi simpati publik.

“Mestinya menurut saya, konflik seperti ini tidak perlu dilestarikan karena akan merugikan kedua belah pihak. Secara internal partai memang dapat menguatkan solidaritas dan konsolidasi karena itu fungsi konflik,” kata Iwan kepada Akurat.co, Minggu (31/5/2026).

“Namun secara eksternal, konflik seperti ini akan membuat publik kehilangan empati dan respek,” lanjutnya.

Iwan memprediksi pertentangan antara PDIP dan PSI yang kerap dipersepsikan sebagai rivalitas politik antara Megawati dan Jokowi akan terus mewarnai dinamika politik nasional hingga Pemilu 2029.

“Prediksi saya, konflik antara PDIP versus PSI, atau Megawati versus Jokowi, akan terus termanifestasi hingga Pemilu 2029 mendatang,” ujarnya.

Baca Juga: Safari Politik Jokowi Belum Tentu Jamin PSI Lolos ke Senayan

Menurutnya, sejumlah kritik yang dilontarkan PDIP kepada Jokowi dan PSI merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi pengaruh politik mantan presiden tersebut menjelang kontestasi politik berikutnya.

Ia mencontohkan pernyataan PDIP yang menyoroti kegagalan PSI menembus parlemen pada Pemilu 2024 meskipun saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

Menurut Iwan, narasi tersebut berpotensi mengganggu agenda politik yang sedang dijalankan Jokowi bersama PSI.

“Pernyataan PDIP bahwa Jokowi saat berkuasa pun tidak bisa mengantarkan PSI ke parlemen tentu akan mengganggu agenda safari politik Jokowi di berbagai daerah bersama PSI, karena itu merupakan upaya untuk mendelegitimasi pengaruh politik Jokowi,” jelasnya.

“Termasuk pernyataan yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itu juga dapat mengganggu fokus agenda politik yang sedang dijalankan,” tambahnya.

Terkait agenda Jokowi Returns yang disebut akan berkeliling Indonesia bersama PSI, Iwan menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun identitas politik baru di tengah masyarakat.

Menurutnya, safari politik itu juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada publik hingga tingkat akar rumput bahwa Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDIP dan kini memiliki kedekatan politik dengan PSI.

“Agenda itu juga bertujuan meruntuhkan persepsi masyarakat bahwa Jokowi masih identik dengan PDIP, sekaligus menegaskan bahwa saat ini dirinya berada dalam satu barisan politik dengan PSI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menilai Jokowi masih memiliki modal politik yang cukup besar meski tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Tingkat penerimaan publik yang masih tinggi serta pengaruh politik yang tersisa di pemerintahan menjadi faktor yang dapat dimanfaatkan PSI untuk meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2029.

Baca Juga: John Herdman Depak 22 Pemain dari Timnas Indonesia, Termasuk Marc Klok dan Ricky Kambuaya

“Harus kita akui, secara politik Jokowi masih memiliki pengaruh dan approval rating yang cukup tinggi sebagai mantan presiden dua periode. Sisa-sisa kekuatan politik Jokowi di Kabinet Prabowo-Gibran pun menurut saya masih cukup besar,” tuturnya.

Dengan modal tersebut, Iwan menilai PSI memiliki peluang untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 dan menjadi partai yang semakin diperhitungkan.

“Dengan upaya dan kerja keras yang akan dilakukan Jokowi, PSI berpeluang besar masuk ke Senayan dan menjadi partai yang diperhitungkan pada Pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar Jokowi adalah membuktikan bahwa pengaruh politiknya masih efektif untuk mendongkrak suara PSI.

“Pertanyaan besarnya adalah, jika saat Jokowi berkuasa selama 10 tahun PSI tidak berhasil lolos ke Senayan, apakah dengan statusnya sebagai mantan presiden saat ini ia mampu membawa PSI masuk parlemen? Itu yang harus dibuktikan,” pungkas Iwan.