PDIP Ogah Dikaitkan dengan Tiyo Ardianto

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) membantah tuduhan yang mengaitkan partainya dengan aksi mahasiswa yang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partai berlambang banteng itu menilai tuduhan yang disampaikan kelompok yang menamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu tidak memiliki dasar yang kuat dan dibangun atas rangkaian asumsi yang dipaksakan.

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pihaknya perlu memberikan klarifikasi atas tudingan yang menyebut PDIP berada di balik gerakan mahasiswa yang menolak program MBG.

Menurutnya, tuduhan tersebut dibangun melalui logika yang tidak berdasar dengan menghubungkan sejumlah individu yang disebut memiliki relasi tertentu hingga akhirnya dikaitkan dengan PDIP.

"Tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Ia menegaskan bahwa nama-nama yang disebut dalam tuduhan tersebut bukan merupakan kader maupun pengurus PDIP.

"Faktanya, Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukan kader maupun pengurus PDI Perjuangan," ujarnya.

Guntur menilai upaya menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan dengan hubungan keluarga hingga kemudian menarik kesimpulan bahwa PDIP berada di balik aksi mahasiswa merupakan bentuk sesat pikir.

"Menghubungkan kepemilikan mobil seorang warga sipil, lalu ditarik ke hubungan keluarga dan kemudian disimpulkan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir atau fallacy yang nyata," tegasnya.

Baca Juga: Bahas Evaluasi Haji 2026, Prabowo Panggil Menhaj dan Wamenhaj ke Hambalang

Ia juga memastikan PDIP tidak terlibat dalam pengorganisasian maupun pendanaan aksi mahasiswa yang mengkritik MBG.

"Kami menegaskan PDI Perjuangan sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa terkait program MBG. Kami juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kader untuk terlibat dalam gerakan tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Guntur menilai tuduhan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik justru merendahkan independensi dan daya kritis mahasiswa.

"Tuduhan bahwa aksi mahasiswa ditunggangi atau disusupi partai politik merupakan bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa," ujarnya.

Menurut Guntur, mahasiswa memiliki hak untuk mengkritik maupun menolak kebijakan pemerintah tanpa harus dicap sebagai alat politik pihak tertentu.

"Mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat," tuturnya.

PDIP, lanjut dia, menghormati gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Selain itu, PDIP juga meminta negara memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara yang menyampaikan kritik, termasuk mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang disebut mengalami intimidasi.

"Kami meminta negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara, termasuk mereka yang bersuara kritis. Perlindungan negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif," kata Guntur.

Ia pun meminta seluruh pihak menghentikan penyebaran narasi yang tidak didukung data serta mengedepankan perdebatan yang berbasis substansi.

"Kami mendesak semua pihak untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid. Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan," pungkasnya.

Baca Juga: Menuju 5 Abad Jakarta, Pramono Ajak Singapura Kerja Sama Pengembangan Kawasan Perkotaan