Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Ungkap Implementasi 4 Pilar NLE Hampir 100 Persen

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) saat ini sudah masif. Dari 4 pilar NLE, semuanya menunjukkan kemajuan hampir 100%.

Saat ini, pilar I (simplifikasi proses) tercatat telah tercapai 100%, pilar II (kolaborasi platform logistik) tercatat telah tercapai 100%, pilar III ((kemudahan pembayaran) juga tercatat telah tercapai 100%, sedangkan pilar IV (tata ruang) telah tercapai 50% dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Direktur Jenderal Bea Cukai selaku Ketua Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Askolani mengatakan NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang (flow of goods) dan dokumen internasional (flow of document) sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

Baca Juga: Pangkas Biaya Logistik, Pemerintah Kebut Implementasi NLE

NLE berorientasi pada kerja sama antarinstansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, serta penghapusan repitisi dan duplikasi. Selain itu NLE juga didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem yang telah ada.

“Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2020 untuk menjalankan sistem yang telah ditetapkan dan sejak itu sudah banyak langkah yang kita lakukan. Di penghujung tahun 2023 ini kita bisa melihat progress sampai dengan tahun 2023 dan
membahas mengenai planning kita di tahun 2024," ungkap Askolani di sela forum percepatan implementasi NLE, Selasa (12/12/2023).

Menurut Askolani, dari data yang diperoleh dari perhitungan mandiri, perhitungan oleh pihak ketiga (pihak independen) juga testimoni dari pelaku usaha didapati bahwa layanan NLE telah memberikan efisiensi waktu dan biaya. NLE juga menjadi tools untuk mencapai target biaya logistik pada 2045.

Untuk itu, dalam forum ini juga dilakukan pembahasan strategi perluasan implementasi NLE yaitu dengan adanya clustering pelabuhan untuk menentukan layanan yang sesuai karakter masing-masing pelabuhan (best fit).

Selain itu, untuk perbaikan logistik nasional serta peningkatan indeks LPI, diperlukan langkah dan kolaborasi lanjutan antar K/L, di antaranya dalam hal SLA (Service-Level Agreement) dan BCP (Business Continuity Planning), National Track & Trace, penguatan payung hukum NLE, efisiensi cost structure, kerja sama lanjutan dengan World Bank, reformasi pelayaran, dan harmonisasi kode pelabuhan.

Kepala LNSW, Oza Olavia menambahkan, terkait SLA sangat penting untuk memastikan agar semua berjalan sesuai standar dan kabar baiknya ada tindak lanjut yang sangat bagus. 

Misalnya terkait dengan SSm QC untuk karantina SLA sudah ada, kemudian terkait dengan perizinan yang melibatkan 18 K/L juga sudah terselesaikan, dan sisanya beberapa yang belum akan dikejar sampai dengan akhir tahun.

"Untuk BCP juga, karena kita memanfaatkan digital dan hampir semua platform yang disampaikan tadi terkait dengan Single Submission itu melalui Sistem Indonesia National Single Window, kita sangat berharap bahwa semua bisa care karena jika ada satu bisnis yang terhambat pasti akan menghambat bisnis yang lainnya,” imbuh Oza.