14 Persen Saham Vale Diakuisisi RI, Jokowi Rampungkan Divestasi 2 Tambang Raksasa Asing

AKURAT.CO Hari ini, Senin, 26 Februari 2024 kembali menjadi langkah bersejarah bagi Presiden Jokowi karena berhasil mengawal penyelesaian divestasi dua tambang besar yang dimiliki asing.

Setelah mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 27 September 2018 silam yang sebelumnya dikuasai Freeport-McMoran Inc AS, hari ini pemerintah Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) telah sah menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Hal tersebut terwujud usai Vale Canada Limited (VCL) meneken perjanjian definitif dengan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) terkait kewajiban pelepasan saham PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan Perjanjian ini, VCL dan SMM akan melepas sekitar 14% kepemilikan saham gabungan secara pro rata di PT Vale kepada MIND ID.

Baca Juga: Stafsus Menteri ESDM: Negosiasi Akhir Divestasi Vale (INCO) ke MIND ID Masih Berlangsung

Setelah transaksi selesai, MIND ID akan memegang sekitar 34% saham yang diterbitkan PT Vale, menjadikannya pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut. VCL dan SMM masing-masing akan memegang 33,9% dan 11,5%. Sisanya 20,6% akan tetap dimiliki oleh masyarakat umum di Bursa Efek Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akuisisi 14% saham PT Vale Indonesia oleh MIND ID, holding BUMN pertambangan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kontrol domestik atas aset mineral strategis. Erick bersama Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut menyaksikan penandatangan perjanjian tersebut.

Untuk kepemilikan sahamnya, VCL yang masih merupakan entitas dari Vale Base Metals (VBM) akan mendapatkan sekitar USD160 juta secara tunai atas transaksi, yang diperkirakan selesai sebelum akhir 2024, setelah semua persyaratan penyelesaian transaksi dipenuhi.

"Harga saham yang disepakati sebesar Rp3.050 per lembar saham. MIND ID akan bersama-sama dengan VCL mengendalikan PT Vale Indonesia karena ini sifatnya kontrol bersama atau joint control over corporation," ujar Erick di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Perpanjangan Kontrak

Pada Oktober 2014, PT Vale meneken amendemen Kontrak Karya tahun 1996 dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang akan berakhir pada Desember 2025. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT Vale harus mencapai kepemilikan Indonesia sebesar 51 persen pada Desember 2025 sebagai bagian dari perpanjangan izin operasi jangka panjangnya.

Ketua VBM, Mark Cutifani mengatakan perjanjian yang diteken hari ini menandakan komitmen Vale Base Metals terhadap PT Vale, masyarakat Indonesia, dan para pemangku kepentingan kami untuk mengoptimalkan nilai dari aset perusahaan.

"Fokus kami sekarang akan beralih untuk mewujudkan potensi masa depan pertumbuhan investasi PT Vale di Sulawesi. Bersama dengan hubungan internasional kami yang kuat dengan mitra industri terkemuka, produsen otomotif, dan OEM, Vale Base Metals memiliki posisi yang unik untuk memenuhi permintaan akan mineral penting yang terus meningkat untuk transisi energi global," ujar Mark.

Senada, Chief Executive Officer VBM, Deshnee Naidoo berharap dapat bekerja sama dengan mitra dalam struktur kepemilikan saham baru yang disebut lebih seimbang. Proyek pertumbuhan Vale Base Metals akan memberikan nilai yang kuat bagi pemerintah Indonesia, masyarakat setempat, dan para pemangku kepentingan perusahaan. 

Menurutnya, setelah selesai, transaksi ini memenuhi kewajiban divestasi Indonesia dan memenuhi syarat utama bagi PT Vale untuk memperpanjang masa berlaku izin pertambangannya melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Vale Base Metals tetap berpegang teguh pada komitmen kami untuk mengembangkan peluang regional dalam memproduksi nikel, tembaga, dan logam lainnya yang penting untuk transisi energi secara bertanggung jawab dan rendah karbon," ujar Deshnee.

Hilirisasi Mineral

Menteri Erick melanjutkan, usai akuisisi, MIND ID, bekerja sama dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM), kini memiliki kendali bersama atas PT Vale Indonesia, langkah penting menuju maksimalisasi nilai sumber daya mineral Indonesia.

Langkah strategis ini menurutnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk mempromosikan hilirisasi dan pengolahan nilai tambah di dalam negeri, memastikan bahwa Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya alamnya.

Erick juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan hilirisasi sebagai prioritas utama PT Vale Indonesia di bawah MIND ID. Pernyataan tersebut menyusul kesepakatan akuisisi saham antara MIND ID dan Vale Canada Limited, menegaskan dukungan terhadap program strategis pemerintah.

"Tentu kami melihat keberlanjutan sebagai hal yang penting, kami yakin bahwa komitmen kami dan VCL dalam mengelola PT VI ini sama, dan kami dan VCL, sebagai pemegang saham terbesar pertama dan kedua, telah bersepakat untuk melanjutkan komitmen hilirisasi sebagai bentuk dukungan Perusahaan terhadap Program Strategis Pemerintah. Saudari Febriany Eddy tetap akan menjadi Direktur Utama mewakili MIND ID," imbuh Erick.

Senada, Menko Luhut menilai penandatangan hari ini akan menjadi satu hal yang penting dalam program hilirisasi nikel Indonesia kedepannya, terutama untuk mensuplai produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan IRA-Amerika Serikat.
 
PT Vale Indonesia menurutnya merupakan salah satu perusahaan dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia dan juga memiliki pengelolaan ESG yang baik. Menko Luhut menggarisbawahi, meskipun sudah dikelola dengan ESG yang baik, namun saya lihat program hilirisasinya masih tertinggal jauh dibandingkan yang lainnya.

"Oleh karena itu, saya minta nanti MIND ID dan Kementerian ESDM dapat memastikan bahwa pengembangan hilirisasinya bisa jalan secara menguntungkan. Ini harus ada dalam kewajiban IUPK nya. Terakhir, saya minta perizinan-perizinan yang masih belum selesai, terutama IUPK, bisa segera dikeluarkan pada minggu ini, sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera," ujar Menko Luhut.

Para ahli turut mengakui capaian kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mendorong agenda hilirisasi, yang telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam nilai tambah ekspor mineral Indonesia.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, kebijakan Presiden Jokowi di sektor energi dan tambang telah menunjukkan hasil yang baik terutama dalam hal pendekatan infrastruktur. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan smelter tambang sebenarnya merupakan bagian dari strategi hilirisasi yang erat kaitannya dengan infrastruktur.

Selain itu, ia menilai pendirian MIND ID sebagai holding BUMN pertambangan mencerminkan pendekatan strategis pemerintah untuk mengonsolidasikan kontrol atas aset mineral kunci dan memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

"Kebijakan Presiden Jokowi di bidang energi dan tambang sudah bagus dalam hal pendekatan infrastruktur. Misalnya smelter tambang ini sejatinya kebijakan hilirisasi yang masih erat irisannya dengan infrastruktur," Kata Komaidi kepada Akurat.co belum lama ini.