DPR Cecar Usulan Tambahan Anggaran Kementan Rp68 Triliun untuk 1 Juta Hektare Sawah

Menurut anggota komisi IV fraksi Glokar, Hanan Rozak menyarankan agar usulan ini dikaji lebih lanjut. Sebab menurut Hanan cetak sawah ini tidak harus semuanya dilakukan di 2025, tapi bisa dilakukan bertahap hingga 2029.

"Kalau saya setuju dengan sebagian besar usulan anggaran Rp68 triliun, tapi untuk yang 1 juta hektar sawah ini, perlu dipertimbangkan lebih matang. Apakah harus dikerjakan semua di 2025 atau lebih baik dilakukan bertahap, misalnya di 2026, 2027, dan seterusnya. Yang penting target 1 juta hektar tercapai sampai 2029," kata Hanan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama pemerintah pada Jumat (6/9/2024).

 

 

Tak hanya itu saja, dirinya juga menambahkan bahwa jika sawah dicetak di 2025, hasil panennya baru bisa dirasakan pada 2026. Hanan mempertanyakan bagaimana pemerintah akan memastikan produksi beras yang ditargetkan mencapai 54-55 juta ton pada 2025 tetap aman, tanpa perlu mengimpor beras lagi.

"Pak Menteri, saya berharap di 2025 fokus dulu ke produksi yang sudah ditargetkan 54-55 juta ton itu, biar kita bisa pastikan nggak perlu impor beras. Kalau soal cetak sawah, kita bisa nikmati hasilnya di 2026," lanjutnya.

Hanan juga mengingatkan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran, Kementerian Pertanian sebaiknya memastikan dulu kondisi sosial dan lapangan di area yang akan dicetak sawah. Menurutnya, perlu dipastikan apakah lahan tersebut benar-benar bebas dari pemukiman warga.

"Di 1 juta hektar itu, ada penghuninya nggak? Sebelum cetak sawah, perlu dilakukan rekayasa sosial dan pengkondisian lapangan. Soalnya, kalau ternyata ada 1 juta keluarga di situ, ya ini perlu dipikirkan. Apa anggaran tambahan sebesar Rp68 triliun ini masuk akal?" ujar Hanan.

Senada dengan Hanan, Guntur Sasono selaku anggota Komisi IV dari Partai Demokrat menyampaikan bahwa meskipun Demokrat menyetujui anggaran yang diajukan Kementan, dirinya menekankan pentingnya tanggung jawab Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas hasil produksi pertanian. Ia khawatir anggaran besar hanya akan habis untuk cetak sawah, tanpa memperhatikan teknis intensifikasi pertanian yang penting.

"Pak Menteri, anggaran tambahan ini besar sekali, terutama untuk cetak sawah. Harapan kami, hasil produksinya tetap jadi tanggung jawab Bapak, jangan cuma cetak sawah tapi lupa memperhatikan teknis intensifikasi pertanian. Kami juga berharap Indonesia bisa stop impor beras di 2025," tegas Guntur.