Kebut Swasembada Pangan, Pemerintah Fokus ke Irigasi dan Optimalisasi Bulog

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi telah resmi ditandatangani.

 

"Perbaikan sistem irigasi ini tidak hanya akan mendukung penyediaan air bagi pertanaman padi, tetapi juga akan meningkatkan indeks pertanaman (IP), yang berkontribusi langsung pada stabilitas ketahanan pangan nasional" ucap Zulhas di Kemenko Bidang Pangan, Jumat (31/1/2025).  

 

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian. Dengan adanya sistem irigasi yang lebih baik, risiko gagal panen akibat kekeringan atau distribusi air yang tidak merata dapat diminimalkan.  

 

 

Selain irigasi, pemerintah juga telah menyusun neraca komoditas 2025 dan menerbitkan Peraturan Presiden mengenai pupuk. Menurut Zulkifli, kebijakan ini menjadi empat pilar utama dalam menopang ketahanan pangan nasional, yaitu irigasi, pupuk, penyuluhan pertanian, dan manajemen stok pangan.  

 

Optimisme terhadap swasembada pangan semakin kuat setelah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi padi Indonesia diprediksi naik 50% pada Februari 2025.

 

Panen yang lebih cepat ini juga akan didukung oleh peningkatan hasil produksi jagung yang semakin pesat. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi Perum Bulog sebagai penyangga utama dalam penyerapan beras petani.

 

"Bulog telah mendapatkan total anggaran Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025" sebut Zulhas.

 

"Dari total anggaran tersebut, Rp23 triliun telah tersedia, sementara Rp16,6 triliun lainnya telah disepakati oleh Menteri Keuangan. Dengan dana tersebut, Bulog diwajibkan untuk menyerap beras dari petani dalam periode panen raya pada Februari, Maret, dan April 2025" tambahnya.  

 

Manajemen stok pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Zulkifli menegaskan bahwa dengan ketersediaan dana yang cukup besar, Bulog tidak memiliki alasan untuk tidak membeli gabah dan beras dari petani.

 

Hal ini diharapkan dapat menjaga harga beras tetap stabil dan menghindari dominasi impor yang berpotensi merugikan petani lokal.