Gubernur Aceh Mau Hapus Barcode di SPBU, Begini Respons ESDM

"Itu nanti distribusinya bagaimana?," jelas Yuliot ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025). 

 

Sebagaimana diketahui pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

 

Hingga kini, beleid itu pun masih dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Dijelaskan Yuliot,  kelanjutan revisi Perpres itupun masih dalam proses. "Ini lagi disiapkan," imbuhnya. 

 

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia akan menghapus sistem kebijakan QR Code saat pembelian BBM di SPBU di provinsi tersebut. 

 

 

"Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," jelas dalam sambutannya usai pelantikan, Rabu (12/2/2025) lalu.

 

Diungkapkan Mualem, ke depan, siapa saja masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU, maka tidak boleh dirumitkan lagi dengan sistem tersebut. 

 

Menurutnya, selama ini, dengan adanya sistem QR Code untuk memperoleh BBM, ada sebagian masyarakat yang marah bahkan ingin membakar SPBU. 

 

"Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh," katanya.

 

Sementara itu di kesempatan terpisah, Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh yang baru tersebut.

 

"Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat," kata Susanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/2/2025).

 

Susanto menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi yakni Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik, agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna BBM bersubsidi.

 

Hingga saat ini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran BBM Biosolar di Aceh sebanyak 71.775. Sedangkan untuk BBM Pertalite, jumlahnya adalah 150.413 kendaraan. 

 

"Pembelian BBM Subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia," ujarnya.

 

Tujuan utama di balik program ini, sebutnya, adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai dengan ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, serta mencegah dan meminimalisir penyelewengan BBM subsidi.

 

"Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite," tukasnya.